Jakarta – Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman Suparman menyebut kisruh yang terjadi di Pati, Jawa Tengah, merupakan alarm bagi kepala-kepala daerah lainnya.
Sebab, menurut Herman, kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) secara gila-gilaan juga terjadi di daerah lainnya, bukan hanya di Pati.
“Bagi kami, ini sebetulnya bisa bereskalasi ke daerah lain ini karena ketentuan NJOP yang gila-gilaan yang terjadi per hari di daerah itu juga tidak ada terjadi di Pati, di daerah-daerah lain juga. Dan ini menjadi alarm sebetulnya bagi kepala-kepala daerah lain,” kata Herman dalam program Obrolan Newsroom bersama Kompas.com, Rabu (13/8/2025).
Herman mencontohkan, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di Cirebon juga dinaikkan sehingga mengakibatkan kenaikan PBB P2 dari 300-1.000 persen di Cirebon.
Kenaikan yang tinggi tersebut, menurut dia, sangat membebani masyarakat dan berujung pada protes hingga unjuk rasa sebagaimana terjadi di Pati.
Untuk itu, dia mendorong agar ke depannya, proses perancangan kebijakan harus melibatkan publik dan berdasarkan data. Sehingga, tidak menimbulkan polemik seperti yang terjadi di Pati.
Kemudian, Herman menyoroti perihal masalah komunikasi kepala daerah. Dia mengimbau kepala daerah untuk tidak menunjukkan arogansi agar tak menimbulkan gejolak seperti yang dialami Bupati Pati, Sudewo.
“Ketika ada resistensi seharusnya penguasa itu tidak menunjukkan taring kekuasaan. Yang kami lihat di Pati, dia (Bupati) menunjukkan selain ketidakpekan dengan kebutuhan dan juga masalah yang ada di masyarakat tetapi juga ada karakter arogasi di sana, menantang menerima ribuan orang itu salah satu bentuk arogansi,” ujarnya.
Bupati Pati Didemo dan Diminta Mundur
Diketahui, puluhan ribu orang melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran di alun-alun Pati, pada Rabu ini.
Unjuk rasa tersebut berawal dari kebijakan Bupati Sudewo yang menaikkan PBB-P2 sebesar 250 persen.
Namun, kebijakan itu diketahui sudah dibatalkan. Bahkan, Sudewo sudah meminta maaf. Tetapi, massa tetap menggelar demonstrasi.
Aksi demo yang juga menuntut agar Sudewo mundur itu pun sempat diwarnai kericuhan. Hingga polisi harus menembakan gas air mata dan melakukan penyemprotan water cannon untuk membuat massa terpencar.
Namun, massa tetap bertahan hingga sekitar pukul 12.16 WIB, Sudewo akhirnya keluar menemui massa dengan pengawalan ketat dari mobil rantis polisi.
Sudewo yang keluar dari atap mobilnya menyampaikan permohonan maaf singkat sebelum kembali masuk karena situasi tidak kondusif.
Sebab, dia sempat dilempari air minum kemasan dan sandal oleh massa pendemo.
DPRD Setujui Pansus Pemakzulan
Merespons desakan pendemo, DPRD Pati menyepakati hak angket dan membentuk panitia khusus (pansus) untuk pemakzulan Bupati Pati Sudewo.
Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan, usulan hak angket tersebut telah memenuhi syarat secara formal.
“Ini rapat dengan momen yang sangat penting. Keputusan diambil sesuai tahapan yang berlaku. Kita menyetujui penjadwalan dan usulan angket,” ujar Ali, Rabu.
Namun, pansus hak angket tersebut dikatakan bakal fokus pada penyelidikan kebijakan kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen yang dilakukan Sudewo. Meskipun, kebijakan tersebut sudah dibatalkan. (kompas)