Jakarta – Pemerintah tengah mengkaji beberapa langkah untuk penghematan anggaran menyusul eskalasi konflik di Timur Tengah setelah Amerika Serikat (AS) dan Israel menyerang Iran.
Sejumlah opsi penghematan yang direncanakan akan ditempuh pemerintah yaitu dari penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar mengatakan, usulan WFH bagi ASN dilakukan sebagai upaya antisipatif menghadapi potensi kenaikan harga energi di tengah konflik global.
“Misalnya sedang dipelajari agar tidak terjadi kemacetan. Jakarta macet itu BBM yang terbuang, padahal BBM nanti akan (habis), perang kalau tidak segera berhenti akan naik harganya,” kata Muhaimin, usai acara pelepasan Mudik Gratis di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Minggu (15/3/2026).
Menurut dia, salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi konsumsi BBM adalah dengan membatasi aktivitas bekerja di kantor.
“Nah, dengan cara apa? Dengan cara yang PNS WFH, membatasi yang bekerja,” ujar dia.
Meski demikian, Muhaimin menegaskan bahwa gagasan tersebut merupakan usulan pribadinya dan masih dalam tahap kajian di pemerintah.
“Tapi, ini hanya usulan saya. Usulan saya sebagai wujud pengurangan BBM,” kata dia.
Ia menyebut, kebijakan tersebut saat ini sedang dipelajari di kementerian terkait, termasuk oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) yang membawahi ASN.
“Ya itu usulan pribadi saya, di tingkat Kementerian PAN-RB sedang dipelajari,” tutur Muhaimin.
Ajak kantor hemat listrik
Pria yang karib disapa Cak Imin itu pun mengajak semua pihak untuk melakukan penghematan listrik sebagai bagian dari upaya mengurangi konsumsi energi.
Menurut Cak Imin, efisiensi energi penting dilakukan agar penggunaan bahan bakar tidak berlebihan, terutama di tengah potensi kenaikan harga energi global.
“Hemat listrik, ini termasuk di DPP ini jangan lupa ini. Kurangi lampu, kurangi AC, semua efisiensi agar penggunaan bahan bakar tidak berlebihan,” kata Imin.
Ia menilai, penggunaan pendingin ruangan secara berlebihan di kantor-kantor juga berkontribusi terhadap tingginya konsumsi energi.
“Jangan sok pakai AC di kantor-kantor, itu BBM semua yang itu impor semua,” ujar dia.
Muhaimin menambahkan, tingginya konsumsi energi berpotensi memperbesar beban subsidi pemerintah yang pada akhirnya berdampak pada anggaran negara.
“Subsidinya akan semakin membengkak, APBN kita juga akan membengkak,” kata Muhaimin.
Tiru langkah Pakistan
Rencana penghematan pemerintah juga telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mencontohkan langkah Pakistan yang melakukan penghematan anggaran setelah eskalasi konflik meningkat.
Kepala Negara meminta Menteri Koordinator (Menko) untuk membicarakan lebih lanjut opsi-opsi tersebut.
Prabowo pun menyinggung bahwa Indonesia punya pengalaman mengatasi krisis saat pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
“Jadi, ini saya minta dibicarakan nanti ya mungkin oleh Menko-Menko. Nanti berapa hari ini kita lihat. Kita pikirkan. Dulu kita atasi Covid-19, berhasil kita dan kita mampu,” tutur Prabowo.
“Umpamanya berapa ASN dan pejabat tidak usah ke kantor, mengurangi macet dan melaksanakan penghematan besar-besaran. Mengurangi hari kerja pun harus kita pertimbangkan dan langkah-langkah penghematan lainnya,” imbuh dia.
Ia juga meminta jajarannya mempelajari langkah Pakistan yang menganggap perang antara AS dan Iran sebagai situasi kritis hingga menyebutnya sebagai “critical measures”.
“Ini hanya contoh ya, ini contoh. Maksud saya ini ada berapa hari, saya kira kita bisa mengkaji masalah ini, ya kan. Saya kira kita juga harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan,” kata Prabowo.
Antisipasi defisit APBN
Mantan Menteri Pertahanan itu menegaskan bahwa penghematan perlu dilakukan meskipun kondisi global belum mencapai titik terburuk.
Langkah tersebut penting untuk menjaga agar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak semakin melebar akibat kenaikan harga minyak dunia pascakonflik.
“Saya percaya dua tiga tahun kita akan sangat kuat, tapi tetap kita harus hemat konsumsi. Dengan demikian kita berharap kita akan selalu menjaga bahwa kita defisit kita tidak tambah. Bahkan, cita-cita kita adalah kalau bisa kita tidak punya defisit,” ujar Prabowo.
Pelayanan publik jangan terganggu
Rencana penerapan WFH bagi ASN juga mendapat respons dari DPR.
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyatakan, pihaknya mendukung upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran di tengah situasi global yang tidak menentu.
Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak mengganggu pelayanan publik.
“Yang terpenting bagi kami adalah program WFA atau work from anywhere itu sama sekali tidak mengganggu pelayanan publik,” kata Rifqi saat dihubungi, Sabtu (14/3/2026).
Ia meminta agar setiap kementerian dan lembaga memiliki indikator kinerja yang jelas apabila kebijakan tersebut diterapkan.
“Kita tidak boleh sama sekali mentolerir hadirnya konversi dari kegiatan konvensional ke WFH itu membuat kemudian pelayanan publik dan kegiatan-kegiatan berpemerintahan itu justru bisa mengganggu kehadiran negara terhadap masyarakatnya,” tutur dia.
Sepanjang dua syarat tersebut dipenuhi, Rifqi menegaskan Komisi II DPR mendukung langkah pemerintah.
Menurut dia, kebijakan itu bertujuan menekan biaya operasional birokrasi agar fluktuasi APBN akibat konflik di Timur Tengah tetap terkendali.
“Terutama subsidi terhadap BBM dan hal-hal lain yang memungkinkan melemahnya nilai rupiah, itu bisa tetap terkendali dengan baik,” lanjut dia.
APBN tetap berpihak pada rakyat
Di sisi lain, Rifqi menekankan agar kebijakan penghematan tidak mengurangi keberpihakan anggaran negara kepada masyarakat.
Pemerintah, kata dia, harus memastikan berbagai subsidi tetap berjalan.
“Termasuk subsidi BBM kepada mereka yang membutuhkan harus tetap diberikan di tengah ketidakpastian dan atau kontraksi yang hadir saat ini,” ucap Rifqi. (kompas)