Jakarta – Publik digegerkan dengan dugaan 337 juta data warga di Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) bocor dan dijual di internet. Dugaan ini perlu serius ditanggapi dan diinvestigasi agar tidak menjadi bencana besar.
Dugaan kebocoran data ini awalnya diungkap pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto. Pemilik akun Twitter @secgron ini menyebut data Dukcapil yang diduga bocor itu terbilang cukup lengkap, yakni mencakup nama, NIK, nomor KK, tanggal lahir, alamat, nama ayah, nama ibu, NIK ayah, NIK ibu, nomor akta lahir/nikah, dan lainnya
“Kali ini yang bocor adalah data kita semua di Dukcapil sebanyak 337 juta data,” ujar Teguh dalam dalam postingannya.
Teguh merujuk kejadian-kejadian dugaan kebocoran data sebelumnya di mana instansi terkait buru-buru membantah dan hasil investigasi tidak disampaikan ke publik. Padahal, publik bisa menanggung akibat kebocoran data ini.
“Padahal yang bocor itu adalah data publik dan yang menanggung kerugiannya adalah masyarakat. Bahkan rekomendasi pun tak pernah diberikan sama sekali,” ungkapnya.
Temuan Kemendagri
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah angkat bicara soal dugaan kebocoran data dukcapil ini. Kemendagri menyebut bahwa data yang beredar tidak sesuai dengan format yang ada
“Untuk sementara, dapat diinformasikan bahwa data yang ada di breachforums, jika dilihat dari format elemen datanya, tidak sama dengan database kependudukan yang saat ini terdapat pada Ditjen Dukcapil,” kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benny Irwan, saat dihubungi, Minggu (16/7/2023).
Kemendagri Bakal Investigasi
Meski demikian, Kemendagri akan menyelidiki lebih lanjut dugaam bocornya data itu. Kemendagri bakal bekerja sama dengan BSSN dan Kemenkominfo.
“Berkenaan dengan dugaan kebocoran database kependudukan dan catatan sipil, Ditjen Dukcapil Kemendagri bersama dengan BSSN dan Kemenkominfo serta stakeholder terkait lainnya telah melaksanakan dua langkah penting, yaitu audit investigasi dan mitigasi preventif. Kedua upaya tersebut sudah dijalankan sejak kemarin dan hingga saat ini masih berproses secara cepat dan lebih mendalam untuk menangani hal tersebut,” ujar Benny.
Kominfo Koordinasi dengan Kemendagri dan BSSN
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong mengatakan pihaknya akan memeriksa terkait dugaan bocornya 337 juta data kependudukan.
“Jumlah penduduk kita kan 275 juta, itu ada 300 juta, berarti kan kelebihan, karena itu kita akan periksa seperti apa,” ujar Usman dikutip dari Antara, Selasa (18/7/2023).
Usman mengatakan Kemenkominfo akan memanggil pengendali data tersebut, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kemenkominfo akan terlebih dahulu mendengar laporan dari kedua pihak tersebut.
Jika nantinya ditemukan adanya kebocoran data, maka BSSN akan melakukan audit untuk mencari tahu jumlah dan data apa saja yang bocor, kemudian hasil audit tersebut akan dilaporkan ke Kemenkominfo.
“Kita akan lihat kalau ada pengendalian data yang tidak baik, maka sudah diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 71 Tahun 2019 (tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik) sanksi apa yang bisa kita jatuhkan kepada pengendali data,” kata dia.
Legislator Desak Ada Investigasi
Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengatakan telah berkomunikasi dengan pihak Kemendagri terkait permasalahan ini. Dia mengaku mendapat laporan Kemendagri sedang melakukan investigasi dan mitigasi terkait dugaan kebocoran data tersebut.
Mardani menambahkan bahwa persoalan ini harus ditanggapi secara serius oleh pemerintah. Dia mewanti-wanti hal ini dapat menganggu stabilitas negara.
“Mesti serius ditanggapi. Karena bisa jadi bencana massal yang mengganggu negara,” kata Mardani.
Mardani mewanti-wanti warga bisa terdampak apabila data kependudukan itu betul-betul bocor dan dijual di internet. Imbasnya, kata dia, pemerintah terbebani biaya untuk menanggulangi permasalahan tersebut.
“Jika semua warga terdampak karena kebocoran ini, akan jadi isu massal dan mengganggu stabilitas bangsa. Mau tidak mau negara wajib turun dengan cost kuratif. Kalau sekarang masih preventif,” katanya.
Bisa Jadi Darurat Data
Anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP Rifqinizamy Karsayuda meminta dugaan kebocoran data ini dicermati. Dia menilai permasalahan ini menunjukkan RI sedang mengalami darurat data kependudukan.
“Jika hal ini benar maka kita sekarang sedang mengalami darurat data kependudukan,” kata Rifqi kepada wartawan, Selasa (18/7/2023).
Rifqi meminta Kemendagri mencermati cakupan data yang diduga bocor tersebut. Dia menyinggung sistem data kependudukan RI sudah mulai kompleks memuat banyak klasifikasi dalam satu sistem database.
“Kendati demikian memang harus dicermati data apa yang bocor. Apakah sekadar nama dan NIK atau masuk pada wilayah yang lebih privat. Kita tahu bahwa database kependudukan kita sampai hari ini sudah semakin kompleks isinya karena kita semua ingin menuju single entry data system,” ujarnya.
Seiring polemik kebocoran data, Rifqi mendorong sistem kependudukan data dengan yang kuat, akurat, transparan. Dia menilai hal ini bisa dilakukan apabila mendapat dukungan dari semua pihak.
“Peristiwa bocor dan kemungkinan dijualnya data warga negara kita ke pihak luar, itu semakin membuat kita semua memerlukan satu sistem data yang kuat, akurat, yang transparan, yang membutuhkan dukungan semua pihak di negara ini,” kata dia. (rdp/imk/detik)