Jakarta – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) telah mengesahkan resolusi mendesak milisi Houthi Yaman menyetop serangan terhadap kapal-kapal di jalur perdagangan Laut Merah.
Voting digelar pada Rabu (10/1) waktu New York, dengan 11 suara mendukung, 0 menolak, dan empat abstain.
Empat negara yang memilih abstain itu di antaranya China dan Rusia selaku negara anggota tetap DK PBB dan pemegang hak veto, serta Aljazair dan Mozambik sebagai anggota tidak tetap DK PBB.
Lantas apa alasan Rusia dan China memilih abstain dan tidak menggunakan hak vetonya dalam voting resolusi terkait Houthi ini?
Alasan China-Rusia abstain
Dikutip dari laman resmi Perserikatan Bangsa Bangsa, Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia membeberkan “sisi berbahaya” dari resolusi yang diajukan Amerika Serikat itu.
Nebenzia menyebut resolusi ini tidak boleh menjadi preseden. Dia juga menyebut hukum internasional berkaitan dengan kebebasan navigasi di masa damai, bukan di masa perang.
Dia menyayangkan sifat politisasi resolusi tersebut, serta menuduh adanya unsur politisasi yang disuarakan Amerika Serikat.
Meski mengutuk serangan terhadap kapal-kapal sipil di Laut Merah, delegasi Rusia menyatakan bahwa tujuan resolusi tersebut bukan lah menjamin keselamatan navigasi Laut Merah, namun menjadi upaya untuk melegitimasi tindakan koalisi pimpinan AS dan Inggris.
Penghapusan “hubungan sebab akibat” dalam isi resolusi juga digunakan oleh China dan Aljazair, untuk membenarkan sikap abstain mereka.
“Kami tidak bisa mengasosiasikan diri kami dengan sebuah teks [resolusi], yang mengabaikan 23 ribu nyawa yang telah tewas sejak Oktober lalu di Jalur Gaza,” kata Dubes Aljazair untuk PBB, Amar Bendjama.
Sementara itu Wakil Tetap China di PBB melihat resolusi itu sebagai “ambiguitas”. Beijing juga khawatir akan semakin memburuknya ketegangan di kawasan Timur Tengah.
Isi resolusi DK PBB soal Houthi
Resolusi tersebut mengutuk keras serangan Houthi terhadap kapal dagang dan kapal komersial sejak 19 November, menuntut agar kelompok milisi itu segera menghentikan semua serangan tersebut.
Resolusi juga menyerukan penghormatan terhadap pelaksanaan hak dan kebebasan navigasi kapal dagang dan kapal komersial, sejalan dengan hukum internasional.
DK PBB juga mendesak untuk “memperhatikan hak Negara-negara Anggota” sesuai dengan hukum internasional, untuk melindungi kapal mereka dari serangan, termasuk serangan yang melanggar hak dan kebebasan navigasi.
Resolusi itu menekankan perlunya “mengatasi akar penyebab” serangan yang berkontribusi terhadap ketegangan regional untuk memastikan “respons yang cepat, efisien dan efektif”.
Resolusi DK PBB mengutuk pemberian senjata apa pun kepada Houthi dan “mendesak agar berhati-hati dan menahan diri untuk menghindari eskalasi lebih lanjut situasi di Laut Merah dan wilayah yang lebih luas”.
Houthi belakangan ini menjadi sorotan usai menyerang kapal-kapal di Laut Merah sejak pasukan Zionis melancarkan agresi ke Palestina.
Setelah agresi, mereka mengklaim turut membantu Palestina dengan menggempur kapal yang berafiliasi dengan Israel dan menyerang ke arah negara Zionis itu.
Tindakan Houthi membuat cemas sekutu Israel, Amerika Serikat. Mereka sampai-sampai membentuk koalisi untuk berjaga-jaga di Laut Merah mencegah serangan kelompok ini. (dna/bac/CNN Indonesia)