Jombang – majalahbuser.com, Dalam rangka mempercepat rekrutmen peserta dan meningkatkan partisipasi aktif dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, memberikan dukungan terhadap Program Pesiar (Petakan, Sisir, Advokasi, dan Registrasi) yang digagas oleh BPJS Kesehatan.
Mendukung program ini, Kementerian Desa dan PDTT mengeluarkan Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 8 Tahun 2022. Permendes ini memandatkan penggunaan Dana Desa untuk kegiatan advokasi, sosialisasi, dan edukasi terkait Program JKN di komunitas desa.
Launching Program yang dihadirkan untuk mengakselerasi proses rekrutmen peserta dan meningkatkan keterlibatan aktif dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini dipusatkan di Kantor Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Rabu (30/8/2023)
Program yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN yang menginstruksikan kepada 30 kementerian/lembaga termasuk Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah strategis ini, dilaunching oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia Dr. (Hc) Drs. A. Halim Iskandar, M.Pd); Gubernur Jawa Timur yang diwakili Sekdaprov Jatim, Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab; juga Direktur Utama BPJS Kesehatan dan jajarannya.
Dalam sambutannya Abdul Halim Iskandar menyatakan, pihaknya sangat mengapresiasi Program Pesiar. Ini sangat positif. Dana Desa, lanjut Halim, bisa digunakan untuk sosialisasi, pendataan, dan berbagai aktivitas lainnya untuk meningkatkan partisipasi warga dalam BPJS Kesehatan.
“Tapi belum bisa digunakan untuk membayar (kepesertaan BPJS Kesehatan). Hanya menopang agar tingkat kepesertaan warga semakin tinggi terhadap BPJS,” ujarnya.
Abdul Halim Iskandar juga menekankan peningkatan alokasi anggaran negara sebesar 20 persen yang dialokasikan untuk sektor kesehatan. Ini diharapkan akan memberikan dampak positif pada penyediaan jaminan sosial di bidang kesehatan melalui Program JKN.
Dia menambahkan, tujuan keikutsertaan masyarakat dalam BPJS Kesehatan sesuai dengan SDGs Desa, dengan fokus pada masyarakat desa yang berada dalam kondisi ekonomi rendah.
Sementara pada kesempatan itu, Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab menyampaikan ucapan terima kasih dan mengapresiasi atas upaya yang dilakukan BPJS Kesehatan yang telah menjangkau penduduk di desa untuk menjadi peserta JKN melalui Program Pesiar, termasuk Kabupaten Jombang, utamanya Desa Losari Kecamatan Ploso.
“Terima kasih, ini suatu kehormatan bagi kami Launching Pesiar BPJS Kesehatan dilaksanakan di Kabupaten Jombang. Untuk mendukung percepatan program Pesiar, di Kota Santri yakni (Santun Tertib Religius Inovatif) kami telah melakukan langkah persuasif religi guna mendorong kepesertaan BPJS Kesehatan. Kami memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk berniat shodaqoh jariyah, untuk membantu saudara kita yang sakit. Insyaallah kita akan terus sosialisasikan program Pesiar BPJS Kesehatan ini, dan target kita tahun 2024 bisa seratus persen di Kabupaten Jombang”, tandas Bupati Mundjidah Wahab.
Bupati Jombang juga mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen untuk melakukan percepatan jumlah cakupan kepesertaan Program JKN sesuai yang telah direncanakan pada RPJMN di tahun 2024.
“Untuk itu, saya berharap dan berpesan kepada seluruh jajaran pemerintahan Kecamatan, Kelurahan serta Pemerintah Desa agar dapat mendukung penuh dan bersinergi dengan BPJS Kesehatan agar pencapaian dan keberlanjutan Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia dapat segera terwujud melalui pendekatan UHC Desa ataupun kelurahan di Kabupaten Jombang,” pungkas Mundjidah Wahab.
Sementara, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D menjelaskan, Program PESIAR ini dilakukan dengan melibatkan perangkat daerah setempat, guna mencapai target minimal 98% penduduk sebagai peserta JKN sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2024.
Ghufron Mukti menyebut, capaian Universal Health Coverage (UHC) melalui Program JKN selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) Desa, dimana SDGs Desa yaitu Desa Peduli Kesehatan yang memiliki 15 program prioritas, salah satunya yaitu BPJS Kesehatan mencapai 100% cakupan penduduk desa sebagai peserta JKN.
BPJS Kesehatan telah bersinergi dengan Kemenko PMK, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) dan Kementerian Dalam Negeri untuk memperluas dan meningkatkan partisipasi peserta JKN hingga di tingkat desa dan kelurahan melalui kegiatan Pesiar.
“Proses pemetaan ini akan dibantu oleh Agen Pesiar yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa untuk melakukan pemetaan data penduduk di desa tertentu, penyisiran wilayah berdasarkan hasil pemetaan, serta kegiatan advokasi dan sosialisasi yang melibatkan aparat desa. Setelah itu, hasil dari advokasi akan dijadikan dasar untuk pendaftaran peserta JKN,” tambah Ghufron.
Pada Launching Pesiar juga ditandai dengan Penandatanganan Kerjasama tentang Pelaksanaan Program Pesiar yakni antara BPJS Kesehatan dengan Kementerian Desa dan PDTT, Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama antara BPJS Kesehatan dengan Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan-Kemendes PDTT, dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Kabupaten Jombang. (unt/adv)