Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI sedang mendalami dokumen diduga pakta integritas Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso untuk memenangkan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Bawaslu akan menelusuri kebenaran dokumen itu.
“Bawaslu sedang menelusuri dan mendalami atas informasi tersebut,” ujar Anggota Bawaslu RI Puadi kepada wartawan, Kamis (16/11/2023).
Puadi mengatakan belum ada laporan ke Bawaslu terkait dokumen itu. Namun, Bawaslu tetap akan mendalaminya.
“Belum (ada laporan),” katanya.
Sebelumnya, dokumen diduga pakta integritas yang menyebutkan dukungan dari Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso untuk kemenangan Ganjar dalam Pemilu 2024 beredar di media sosial. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat (PD) Benny K Harman pun mempertanyakan hal itu.
“Halo Republik. Apakah benar dokumen Pakta Integritas ini? Apakah benar pula orang ini yang kena OTT KPK itu?” tulis Benny melalui akun X-nya, Senin (13/11).
“Mengapa pula ada tanda tangan Kabinda Papua Barat dalam dokumen seperti ini? Ditunjuk jadi penjabat dengan tukar guling politik? Oooh Domine, selamatkan negeri ini. #RakyatMonitor#,” imbuh Benny.
KPK juga sudah buka suara. Ketua KPK Firli Bahuri memerintahkan anak buahnya untuk mengecek hal itu karena narasi yang beredar menyebut dokumen tersebut ditemukan saat OTT terhadap Yan Piet.
“Tadi ada pertanyaan terkait dengan temuan pakta integritas. Saya tidak bisa mengatakan apakah itu disita oleh KPK atau tidak karena saya belum tahu itu. Saya kalau tidak tahu saya katakan tidak tahu,” kata Firli di kantornya, Kamis (14/11).
Namun Firli mengaku akan memerintahkan jajarannya mengecek hal itu. Sebab, biasanya dokumen-dokumen yang disita KPK saat OTT akan dipaparkan.
Respons TPN dan Mahfud
Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md telah buka suara soal dokumen diduga pakta integritas yang menyebutkan dukungan dari Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso untuk kemenangan Ganjar Pranowo dalam Pemilu 2024. TPN Ganjar bertanya-tanya tentang kebenaran dokumen itu.
“Keabsahan pakta integritas tersebut jelas patut dipertanyakan. Satu, apakah ada template pakta integritas seperti itu dikeluarkan oleh BIN/BIN daerah? Rasanya aneh kalau sebuah institusi intelijen negara membuat dokumen yang begitu eksplisit menyatakan kewajiban mendukung kandidat politik,” kata jubir TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, kepada wartawan, Selasa (14/11).
Cawapres yang mendampingi Ganjar, Mahfud Md, juga ikut buka suara soal dokumen diduga pakta integritas yang menyebutkan dukungan Yan Piet untuk kemenangan Ganjar pada Pemilu 2024. Mahfud menilai hal itu bukan masalah hukum.
“Nggak, itu kan bukan masalah hukum ya, biarkan saja,” kata Mahfud Md kepada wartawan di iNews Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/11).
Menko Polhukam ini tak banyak komentar terkait pakta integritas tersebut. Menurutnya, pakta integritas itu dikeluarkan bulan Agustus saat belum ada penetapan capres-cawapres.
“Kalau hukumnya di-clear-kan saja, itu kan bulan Agustus, belum ada calon-calon resmi, kan,” ujarnya.
Mahfud juga mengatakan pakta integritas itu tak melanggar netralitas ASN. Tapi tidak memberikan penjelasan lebih lanjut soal keyakinannya tidak ada pelanggaran tersebut.
“Nggak juga,” kata Mahfud saat menjawab pertanyaan apakah pakta integritas itu melanggar netralitas ASN. (amw/haf/detik)