Tulungagung – majalahbuser.com, Perubahan iklim mulai menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan di Kabupaten Tulungagung. Cuaca ekstrem dan ketidakpastian musim berpotensi menekan produksi pertanian, mengerek harga kebutuhan pokok, sekaligus memengaruhi pendapatan petani.
Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung memperkuat berbagai langkah antisipasi. Salah satunya melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Pameran Produk Unggulan Kabupaten Tulungagung 2026 yang digelar pada 6–8 Agustus 2026 di halaman Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung.
Sebanyak 43 stan ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Pesertanya berasal dari instansi pemerintah, kelompok tani, UMKM, hingga pelaku usaha lokal.
Masyarakat dapat memperoleh berbagai kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Komoditas yang tersedia antara lain beras, minyak goreng, gula pasir, telur, sayuran, buah-buahan, serta beragam produk olahan UMKM.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung, Sony Weli Ahmadi, mengatakan GPM menjadi salah satu upaya pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan sekaligus membuka akses pemasaran bagi produk lokal.
“Seluruh peserta menyediakan kebutuhan pokok dan produk unggulan daerah dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga lebih murah, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari strategi pemerintah mengendalikan inflasi. Pemangkasan rantai distribusi diharapkan mampu menjaga harga tetap stabil tanpa mengorbankan kepentingan petani dan produsen.
Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin mengatakan ancaman perubahan iklim tidak boleh dipandang sebelah mata. Ketidakpastian musim dapat berdampak langsung terhadap produktivitas pertanian dan pasokan pangan.
“Penurunan produktivitas pertanian tidak hanya mengancam ketersediaan pangan, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan keamanan daerah,” tegasnya.
Untuk memperkuat ketahanan pangan dari hulu, Pemkab Tulungagung terus mendorong bantuan sarana produksi pertanian, modernisasi alat pertanian, penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), serta pengembangan lumbung pangan desa.
Sementara di sisi hilir, GPM menjadi salah satu instrumen untuk memperlancar distribusi pangan kepada masyarakat. Pemerintah juga mendorong pola konsumsi Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), termasuk pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga.
Sejauh ini, kondisi pasokan pangan di Tulungagung relatif terkendali. Sebagian besar komoditas tercatat dalam kondisi surplus dengan harga yang relatif stabil.
Kondisi tersebut turut menopang pengendalian inflasi daerah. Inflasi Tulungagung tercatat sebesar 2,23 persen secara tahunan. Angka itu lebih rendah dibandingkan inflasi Jawa Timur yang mencapai 2,87 persen dan nasional sebesar 2,88 persen.
Meski indikator pangan dan inflasi menunjukkan kondisi positif, pemerintah daerah mengingatkan agar kewaspadaan tetap dijaga. Tantangan perubahan iklim dan dinamika ekonomi global dapat sewaktu-waktu memengaruhi produksi maupun distribusi pangan.
“Stok kebutuhan pokok di Tulungagung dalam kondisi aman. Namun menjaga ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama yang harus terus diperkuat,” kata Ahmad Baharudin.
Penguatan sektor pangan pun dinilai tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Kolaborasi dengan petani, pelaku usaha, UMKM, dan masyarakat menjadi kunci untuk memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
Melalui langkah dari sektor produksi hingga distribusi, Tulungagung berupaya membangun ketahanan pangan yang lebih kuat.
Bukan hanya menghadapi gejolak harga, tetapi juga menghadapi ancaman perubahan iklim yang semakin sulit diprediksi. (unt)