Indramayu — Warga petambak yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) membawa karung berisi uang receh ke Pendopo Indramayu, Senin (6/4/2026).
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab atas kerusakan fasilitas umum saat unjuk rasa menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berujung ricuh beberapa hari sebelumnya.
Bawa Tiga Karung Uang Receh
Pantauan di lokasi, para petambak membawa tiga karung berisi uang koin pecahan Rp 500 hingga Rp 1.000.
Jumlah total uang yang dibawa tidak diketahui secara pasti.
Koordinator Umum KOMPI, Hatta, mengatakan uang tersebut merupakan hasil penggalangan dana dari masyarakat.
“Berapa nominalnya gak tahu, karena terlalu banyak, ngitungnya kami susah, makanya kami serahkan karungnya saja silakan tinggal hitung sendiri, kalau kurang ngomong, nanti kami tambahin,” kata Hatta.
Bupati Indramayu, Lucky Hakim saat menemui warga petambak yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) saat hendak menyerahkan uang koin receh sebagai ganti rugi rusaknya fasilitas Alun-alun Indramayu dan Ikon Tugu 0 Km Indramayu di Pendopo Indramayu, Senin (6/4/2026)
Bentuk Tanggung Jawab, Bukan Sindiran
Hatta menegaskan, uang receh itu bukan bentuk sindiran kepada pemerintah daerah.
Menurutnya, nominal tersebut murni berasal dari kemampuan masyarakat kecil yang ikut menyumbang.
“Sengaja uang koin receh karena kami dapatnya hanya itu, orang ngasihnya itu, karena orang awam, orang kecil jadi punyanya itu,” ujarnya.
Ia juga mempersilakan publik menafsirkan aksi tersebut, namun menegaskan tidak ada maksud lain di baliknya.
Kondisi fasilitas Alun-alun Indramayu yang dirusak massa pendemo yang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (Kompi) usai melakukan aksi unjuk rasa di Pendopo Indramayu, Kamis (2/4/2026)
Respons Bupati Lucky Hakim
Bupati Indramayu, Lucky Hakim, sempat menemui massa yang datang ke pendopo.
Namun, ia menolak menerima uang tersebut karena khawatir melanggar aturan.
“Kenapa saya tidak mau menerima uangnya, karena kalau saya terima itu namanya gratifikasi,” kata Lucky.
Ia menjelaskan, penerimaan uang oleh pemerintah daerah harus melalui mekanisme resmi seperti pajak, retribusi, atau hibah yang tercatat dalam anggaran.
Lucky menegaskan, yang dimaksud sebelumnya adalah perbaikan fasilitas yang rusak, bukan penggantian dalam bentuk uang.
“Kalau masyarakat memaksa untuk mengganti, bisa dibenerin dikembalikan seperti semula,” ujarnya.
Ia juga menyebut fasilitas yang rusak dibangun menggunakan APBD, sehingga perbaikannya juga akan dilakukan melalui anggaran daerah.
Uang Ditumpahkan di Depan Pendopo
Karena ditolak pemerintah daerah, massa akhirnya menumpahkan uang receh tersebut di depan pintu masuk Pendopo Indramayu.
Setelah itu, mereka membubarkan diri dari lokasi.
Diketahui, aksi ini merupakan lanjutan dari unjuk rasa KOMPI pada Kamis (2/4/2026) yang berujung ricuh dan menyebabkan kerusakan di kawasan Alun-alun Indramayu serta Tugu 0 Kilometer.
Aksi itu digelar untuk menolak Proyek Revitalisasi Tambak Pantura yang masuk dalam PSN oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Lebih dari 2.000 warga merasa terancam kehilangan mata pencaharian akibat proyek tersebut. (kompas)