Jakarta – Pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penataan Pembangunan Pesantren.
“Kami akan membentuk Satuan Tugas pembangunan pesantren dimulai dari yang paling rawan,” kata Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar usai pertemuannya dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Selasa (07/10/2025).
Cak Imin, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa audit pondok pesantren (ponpes) yang sudah tua dan rawan akan dilakukan oleh Kementerian PU berdasarkan data pemerintah daerah dan laporan masyarakat.
“Tolong disampaikan kepada masyarakat, pesantren-pesantren yang merasa rawan, konsultasi saja dengan hotline. Yang pertama tentu hotline itu akan menjadikan kita bisa ikut ngecek, mengatasi, menanggulangi,” ucap Cak Imin.
Selain itu, Cak Imin meminta puluhan ribu pesantren yang belum memiliki Perizinan Bangunan Gedung (PBG) untuk segera mengurusnya.
Ia juga meminta pesantren yang belum memiliki PBG, dan masih dalam tahap pembangunan, untuk menghentikan sementara pembangunannya sampai PBG sudah dikantongi.
“Sambil membenahi itu, Pak Menteri PU menjamin semua jenis perizinan free,” tegas Cak Imin.
Pada kesempatan yang sama, Dody Hanggodo mengatakan bahwa Kementerian PU akan membangun ulang gedung Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur yang ambruk pada Senin (29/09/2025).
Kata Dody, sejatinya anggaran untuk pembangunan ponpes yang merupakan lembaga keagamaan ada di Kementerian Agama. Namun, mengingat insiden Ponpes tersebut merupakan darurat nasional, maka Kementerian PU ikut andil.
“Cuma kan ini kondisi darurat, yang di Sidoarjo pasti kita yang masuk,” kata Dody.
Namun demikian, pemerintah terbuka kepada pihak swasta jika ingin memberikan bantuan perbaikan ponpes-ponpes lain di seluruh Indonesia dengan bangunan yang sudah tua dan rawan roboh.
“Insya Allah cuma dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) ya, tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau juga ada bantuan dari swasta,” ujar Dody melanjutkan. (kompas)