Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menanggapi terkait isu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis (MBG) fiktif.
Dadan menjelaskan, data per tanggal 31 Agustus 2025 ketika portal Mitra hendak ditutup, SPPG pada proses persiapan berjumlah 18.955.
“Begitu kita tutup ya portal Mitra, kemudian kita sisir seluruh yang dalam proses persiapan ini yang sudah lebih dari 50 hari tidak aktif, ternyata ada 6.018 yang kena rollback,” kata Dadan dalam konferensi pers di Kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).
Ia menjelaskan, rollback adalah kembalinya status mitra dari proses persiapan ke proses pengajuan karena terdeteksi tidak ada aktivitas selama lebih dari 50 hari.
“Jadi mereka harusnya sudah mulai bisa bangun, tetapi karena tidak serius dan tidak ada aktivitas lebih dari 50 hari, kita identifikasi ada 6.018 yang kemudian dari proses persiapan balik ke proses pengajuan,” jelasnya.
Pada hari ini, kata Dadan, terdapat 2.123 SPPG dari 6.018 yang mampu menunjukkan bukti keseriusan sehingga statusnya kembali ke proses persiapan.
“Kami buka layanan pengaduan untuk para mitra yang serius, dan kami catat ada 2.123 SPPG yang mampu menunjukkan bukti dan progres pembangunan, sehingga naik kembali ke proses persiapan,” ucap Dadan.
“Jadi mereka kemudian balik lagi ke proses persiapan setelah kami rollback,” tambahnya.
Dadan melanjutkan, target SPPG aglomerasi secara keseluruhan mencapai 25.421 dapur yang mekanisme pendaftarannya melalui portal Mitra.
“Nanti akan ada 6.000 SPPG terpencil yang untuk daerah-daerah di mana di luar aglomerasi yang mekanismenya berbeda dengan ini, karena yang ini harus daftar lewat portal Mitra, sementara SPPG terpencil nanti daftarnya melalui Satgas yang ada di Pemda,” jelas dia.
Sebelumnya, dugaan adanya 5.000 titik dapur MBG yang fiktif ini dikemukakan anggota Komisi IX DPR Nurhadi dalam rapat dengan BGN pada Senin (15/9/2025) lalu.
Awalnya, Nurhadi menyinggung temuan bahwa ada 5.000 unit dapur MBG yang tidak beroperasi di lapangan di mana kasus ini terjadi karena beberapa oknum diduga tahu detail seluk-beluk proses pendirian SPPG di BGN.
“Jadi ada oknum yang tahu sistem BGN, tahu dia cara daftarnya seperti apa dan pakai yayasannya dia. Setelah oknum ini mengunci titiknya ternyata dia nggak bangun-bangun dapurnya, dan saat menuju 45 hari dijual-lah titik itu dengan ditawarkan ke investor,” kata Nurhadi, dikutip dari YouTube Komisi IX DPR RI Channel, Jumat (19/9/2025).
Nurhadi pun menilai temuan tersebut tidak bisa dipandang sepele karena program MBG menyerap anggaran jumbo yang nilainya mencapai triliunan rupiah.
“Ribuan titik dapur yang mangkrak bukan sekadar soal teknis, melainkan menyangkut hak anak-anak Indonesia untuk mendapatkan asupan gizi yang layak sesuai mandat program,” ujar dia.
Nurhadi lantas menyoroti lemahnya mekanisme verifikasi dan pengawasan lapangan sejak awal. (kompas)