Jakarta – Pemberian tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menuai kritik dari berbagai kalangan.
Banyak warga menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan kondisi ekonomi rakyat.
Aly Azka Baihaqy (24), warga Jakarta, mempertanyakan urgensi besaran tunjangan tersebut.
Menurutnya, alokasi anggaran sebesar itu lebih tepat diarahkan untuk kebutuhan publik.
“Kurang pantas sih. Hemat saya, ada baiknya tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan untuk anggota DPR dialokasikan untuk keperluan rakyat, bukan perwakilan dari rakyat,” kata Aly kepada Kompas.com, Jumat (22/8/2025).
Hal serupa diungkapkan Candra (28), seorang karyawan swasta. Menurut dia, anggaran tersebut lebih bermanfaat jika dialokasikan bagi tenaga pendidik, khususnya guru honorer di daerah 3T.
“Sebaiknya, tunjangan tersebut pantas dialokasikan untuk para guru honorer. Banyak sekali, khususnya guru honorer di wilayah 3T yang haknya kurang dipenuhi atau bahkan diabaikan. Atau bahkan difungsikan untuk meningkatkan fasilitas pendidikan,” ujar Candra.
Jawaban DPR dan respons publik
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan besaran tunjangan telah melalui kajian yang matang.
Ia menyebutkan penetapan nilai tersebut disesuaikan dengan harga sewa rumah di Jakarta.
“Itu sudah dikaji dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kondisi ataupun harga yang ada di Jakarta karena kan kantornya ada di Jakarta,” ujar Puan di Gedung DPR RI, Kamis (21/8/2025).
Meski demikian, Puan menyatakan DPR tetap memperhatikan aspirasi masyarakat.
“Namun, apa pun itu, kami pimpinan DPR akan memperhatikan aspirasi dan apa yang disampaikan oleh masyarakat. Tolong selalu awasi kinerja dari kami di DPR,” lanjutnya.
Di sisi lain, kritik warga semakin deras. Candra menilai fasilitas tersebut berlebihan mengingat DPR sudah memiliki rumah dinas.
“Buat apa tunjangan rumah sedangkan rumah dinas kalian sudah cukup mewah. Jangan buang-buang anggaran,” ucapnya.
Ia juga menilai besaran tunjangan tidak sepadan dengan kinerja anggota dewan.
“Agaknya kurang berimbang. Saya juga belum sepenuhnya paham kinerja DPR seperti apa, tapi ini masih banyak permasalahan masyarakat yang belum selesai,” kata Candra.
Menurutnya, wakil rakyat sebaiknya lebih sering turun langsung ke lapangan ketimbang meminta fasilitas tambahan.
“Sering-sering turun ke lapangan lah, biar perwakilan rakyat itu tahu keluh kesah masyarakat, khususnya di daerah pelosok. Apa harus viral dulu untuk masyarakat menyuarakan pendapatnya?” ujarnya. (kompas)