Nusantara – Wacana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur kembali dipertanyakan.
Untuk itu, Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, secara tegas meminta pemerintah untuk mengevaluasi rencana tersebut.
Menurutnya, pemindahan ibu kota berpotensi membebani rakyat dengan biaya transportasi dan akomodasi yang sangat mahal, serta infrastruktur yang belum memadai.
Kritik Bambang ini menyoroti perbandingan tajam antara Jakarta dan IKN, terutama dari segi aksesibilitas.
Jakarta: Pusat Pemerintahan yang Mudah Diakses
Bambang Haryo menyoroti keunggulan Jakarta yang selama ini sudah teruji. Dengan populasi harian mencapai 10 juta orang, Jakarta memiliki beragam moda transportasi yang memadai, mulai dari kereta, bus, hingga akses pejalan kaki yang terintegrasi.
“Hal ini membuat pergerakan jutaan orang untuk urusan pemerintahan dan bisnis bisa berlangsung dengan efisien dan biaya terjangkau,” ujar Bambang, dikutip dari Antara, Senin (11/8/2025).
Sebaliknya, Bambang menilai IKN masih jauh dari kata siap. Jika ibu kota pindah, masyarakat dari seluruh Indonesia yang memiliki kepentingan di pusat pemerintahan akan kesulitan dan harus mengeluarkan biaya besar.
Bambang pun menyodorkan angka-angka komparatif. Jika 2 juta orang harus mengakses IKN menggunakan pesawat dengan tarif Rp 1,5 juta, maka biaya transportasi harian mencapai Rp 3 triliun per hari.
Jumlah ini belum termasuk biaya penginapan, yang diperkirakan akan membuat masyarakat menghabiskan triliunan rupiah per tahun hanya untuk bepergian.
Infrastruktur Terbatas
Selain biaya, Bambang juga menyoroti keterbatasan infrastruktur transportasi di Kalimantan Timur.
Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan (SAMS) di Balikpapan hanya mampu menampung 30 pesawat, sementara Bandara IKN yang baru dibangun hanya bisa menampung 600 penumpang per hari.
“Belum lagi wilayah Sumatera, Sulawesi, Bali, dan NTT yang akan menuju ke IKN, mau ditampung di mana dan menggunakan transportasi apa? Ini yang harus dikaji mendalam,” tegas Bambang.
Bambang pun mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang secara cermat rencana pemindahan ini.
Ia khawatir, alih-alih memberikan pemerataan pembangunan, kebijakan ini justru akan “menyulitkan dan menyengsarakan rakyat” dengan beban biaya yang tidak realistis.
Kontroversi ini menambah daftar panjang tantangan yang harus dijawab pemerintah terkait kelayakan IKN sebagai ibu kota baru, khususnya dalam hal aksesibilitas dan dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat Indonesia. (kompas)