Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta - Elit Demokrat menggunakan peribahasa ini: (jangan sampai) nila setitik rusak susu sebelanga, untuk menjelaskan program bersih-bersihnya. Lalu, siapakah sebenarnya nila di dalam belanga susu Demokrat?

Ketika membuka Rapat Koordinasi (backdrop acara ini menuliskan koordinasi dengan satu o - kordinasi) Nasional Partai Demokrat, Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, jangan sampai nila setitik merusak susu sebelanga. Pernyataan SBY ini merujuk pada pembersihan Partai Demokrat dari kader yang merusak citra dan kehormatan partai.

Sebelumnya petinggi Demokrat juga memakai peribahasa yang sama untuk menjelaskan bahwa kader yang jadi nila yang sedikit itu harus dibersihkan dari susu Demokrat yang sebelanga.

Dengan penegasan itu, publik pun lalu berharap rakornas Demokrat yang menghabiskan dana miliar rupiah itu akan mengeluarkan langkah kongkrit untuk memisahkan kader nila dari kader susu. Hingga acara ini berakhir, harapan publik yang logis itu tak terwujud.

Sebaliknya, menurut laporan - laporan media, kader-kader bermasalah justru tak dibahas, paradoks dengan pidato SBY dan Anas Urbaningrum yang dibawakan dengan gaya gegap gempita (sudah lama tak melihat pidato politik seperti itu).

Jadi, siapakah sebenarnya nila dalam belanga susu Demokrat? Apakah hanya Nazaruddin? Jika iya, sungguh tak masuk akal, jika hanya Nazaruddin semata, seorang diri jadi nila diantara jutaan kader Demokrat, sampai-sampai seorang SBY harus turun tangan dan memberi tanggapan khusus.

Seorang kawan secara berkelakar mengatakan, nila itu dalam arti sebenarnya, bukan kiasan, adalah warna biru.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali menyerukan agar Nazaruddin kembali ke Tanah Air untuk menuntaskan kasus suap pembangunan wisma atlet SEA Games.

Namun, hingga saat ini permintaan yang disampaikan SBY seakan tak ada artinya. Pasalnya, tak ada tindakan konkret baik dari aparat penegak hukum maupun internal partai Demokrat.

"Itu sama saja memberi makan burung merpati. Karena tidak akan bisa ditangkap," kata penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdullah Hehamahua seusai tes makalah calon pimpinan KPK, di Gedung Kemenkum HAM, Jakarta, Selasa (25/7/2011).

Menurutnya, pemerintah seharusnya mengambil tindakan berani untuk mengejar Nazaruddin, bukan hanya pernyataan normatif. Dalam hal ini, aparat penegak hukum seharusnya bertindak tegas sesuai dengan perintah presiden.

"SBY kan punya anak buah kan, anak buah itu kan polisi dan jaksa. Lalu pertanyaannya apakah perintah SBY itu sudah dilaksanakan anak buahnya atau tidak," jelasnya.

Presiden SBY sendiri sudah memerintahkan Polri untuk menangkap Nazaruddin dan segera diproses secara hukum yang berlaku di Indonesia. (inilah)