Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta - 10 Desember diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam memperingati hari HAM, para aktivis, LSM dan organisasi terkait dengan HAM membuat suatu koalisi yang diberi nama Koper HAM (Koalisi Peringatan Hari HAM).

Bertempat di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, koalisi ini mendeklarasikan akan melakukan aksi pada tanggal 10 Desember 2015.

Jum'at, 4 Desember 2015

Aksi ini untuk mendesak pemerintahan Jokowi-JK yang dinilai selama setahun ini tidak berpihak pada penanganan pelanggaran HAM.

Maruli, salah seorang perwakilan dari LBH Jakarta, menilai dalam satu tahun pemerintahan Jokowi-JK defisit penanganan pelanggaran HAM dan justru surplus pelanggaran HAM.

"Jangan sampai Nawa Cita menjadi duka cita," ujar Maruli di Kantor LBH Jakarta, Jalan Diponegoro, Jakarta, Jumat, 4 Desember 2015.

LBH menuntut pemerintahan Jokowi-JK agar menyelesaikan pelanggaran HAM pada masa lalu. LBH juga meminta pemerintahan Jokowi-JK melakukan reformasi dari regulasi hingga kelembagaan terhadap permasalahan HAM.

"Presiden orang sipil, kenapa dia tidak bisa melihat penderitaan orang sipil terkait pelanggaran HAM," ucap Maruli.

Dia pun menilai, pemerintahan Jokowi-JK saat ini kuat dalam militerisme. Dia pun mencontohkan setiap kelompok melakukan aksi selalu ada kekuatan TNI mengawalnya.

"Pasti ada TNI setiap aksi, mau ngapain TNI mengawal aksi. Dibayar mahal dan dilatih tapi malah hanya jaga-jaga," katanya.

Dia pun mengungkapkan, nantinya justru TNI diberi ruang untuk menjaga keamanan. "Salah satunya program bela negara. Ini menurut saya sebagai upaya sipil harus tanduk kepada TNI bukan TNI yang harus tunduk kepada Sipil," tuturnya. (ase/viva)