Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta - Rencana pembelian helikopter Agusta Westland AW-101 buatan Italia yang diajukan TNI AU ditolak oleh Presiden Joko Widodo.

Namun, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, pembelian helikopter tersebut bukan dibatalkan, tapi ditunda. Ini karena adanya beberapa pilihan pembelian helikopter VVIP.

Minggu, 6 Desember 2015

"Jadi begini, bukan dibatalkan. Untuk heli ada beberapa alternatif. Ada Agusta dan ada juga Puma. Kemarin juga sudah kami paparkan kepada Presiden," ujar Gatot usai olahraga bersama di Kohanudnas Halim Perdana Kusuma, Jumat, 4 Desember 2015.

Selain itu, Gatot juga mengungkapkan alasan lainnya mengapa pembelian heli tersebut ditunda. Salah satu karena situasi yang ada saat ini bukanlah kondisi yang pas untuk membeli heli dengan harga mahal.

"Presiden menyatakan menunda, karena ada kesannya pembelian heli itu mahal harganya, dan  mewah. Padahal dipakainya juga cuma untuk VVIP saja. Jadi untuk kondisi ekonomi yang seperti sekarang, rasanya tidak pas," kata Gatot.

Gatot juga mengatakan, TNI sepenuhnya patuh dan taat atas penolakan presiden untuk membeli heli tersebut. "Presiden memutuskan untuk menunda, jadi ya TNI ikut," kata dia.

Kritikan tajam mengarah ke Presiden Joko Widodo terkait rencana pembelian helikopter VVIP jenis AW-101, buatan luar negeri. Presiden dianggap tidak mementingkan produksi dalam negeri, dan dinilai menyalahi undang-undang.

Menyikapi berbagai kritikan itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, awal Desember ini sekembalinya dari Paris, Jokowi akan melihat helikopter buatan PT DI, yang dinilai tak kalah canggih dari AW-101.

"Tanggal 10 Desember kan Insya Allah akan ada Hari Antikorupsi di Bandung dan memang akan diagendakan ke PTDI sekaligus ada N19, Super Puma, nanti kami lihat," kata Pramono, di kantornya, Selasa 1 Desember 2015.

Walau begitu, apakah akan menggunakan helikopter buatan PTDI, Pramono belum bisa memastikan. Rapat membahas helikopter ini akan dilakukan sekembalinya Jokowi dari Paris yang dijadwalkan sudah berada di Indonesia Rabu, 2 Desember 2015.

"Saat mau berangkat (ke Paris Minggu 29 November), Presiden memberi perintah pada seskab untuk mengagendakan, setelah Presiden pulang mengadakan ratas khusus berkaitan dengan ini," kata Pramono.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan agar rencana pembelian helikopter khusus VVIP untuk kepresidenan dikaji ulang. Hal tersebut perlu dilakukan, agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, seperti skandal pembelian helikopter serupa di India.

Menurut JK, karena saat ini heli yang ada untuk VVIP sudah ada lima, dan relatif baru, dibeli pada 2012.

"Untuk keperluan VVIP itu hanya ada dua, untuk Presiden dan Wapres. Dan, saat ini helikopter untuk itu sudah ada lima, dan relatif baru? dibeli pada 2012," kata Jusuf Kalla di sela pelantikan Dewan Kehormatan dan Kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI) Jawa Timur periode 2015-2020 di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Senin 30 November 2015.

"Jadi, tidak benar jika ada yang menyebut, itu buatan tahun 50-an, salah besar itu yang menyebut," ujar Wapres.

Adapun laik dan tidaknya helikopter, lanjut JK, bisa dilihat dari dua hal, yakni lamanya jam terbang dan tahun pembuatan. Wapres meminta TNI Angkatan Udara memikirkan ulang, dan membuat kajian matang sebelum melakukan pembelian.

"Jangan berlebihan lah, Anda ingat skandal di India? Ada menteri, panglima dan dirut (direktur) masuk penjara, lantaran terlibat skandal pembelian helikopter," jelasnya. (viva)