Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta - Penyelesaian konflik di Papua harus belajar dari Aceh dan Timor Leste. Pendekatan dialogis dengan berbagai pihak, tanpa terkecuali gerakan separatis dan dewan adat Papua, harus diprioritaskan.

Pasalnya, proses dialog akan memperkecil ruang kekerasan terjadi.

"Komitmen politik untuk mendorong dialog. Dan itulah yang kami (Kontras) dorong," kata Koordinator Kontras Haris Azhar, di Jakarta, Minggu (7/8).

Minggu, 07 Agustus 2011

Menurut Haris, pendekatan dialogis yang diusung dalam penyelesaian Aceh dan Timor Leste dapat menjadi pelajaran yang bisa digunakan.

"Pada masyarakat Papua, dia tidak satu tapi banyak. Papua itu banyak sukunya. Dialog kelompok-kelompok di Papua harus dilakukan. Saya pikir kalau memang bisa dialog dengan kelompok separatis, tidak hanya dengan satu kelompok saja," ujarnya

Menurutnya, dengan memperpanjang proses dialog, ruang kekerasan semakin diperkecil.

Pendekatan militeristik yang dilakukan pemerintah sendiri menurutnya hanya akan memperburuk keadaan.

"Pemerintah jangan paranoid dengan situasi di Papua harusnya," katanya.

Dalam beberapa Minggu belakangan ini, situasi di Papua kembali bergejolak. Di Puncak Jaya terjadi bentrok terkait pemilu kada yang menewaskan 19 orang.

Sementara, di perbatasan Jayapura dan Keerom juga terjadi penyerangan. Sebuah helikopter TNI juga diserang.

Pemerintah perlu format baru untuk menjaga stabilitas di Papua.

Maraknya aksi kekerasan di Papua menunjukkan kebutuhan penataan stabilitas. Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) tengah melakukan kajian untuk mencari format stabilitas di Papua.

"Kami justru akan mencari format stabilitas. Oleh karena itu bayangannya sementara, tentu nanti akan dilakukan di seminar," ujar Gubernur Lemhanas Budi Susilo Soepandji usai bertemu dengan presiden di Jakarta, Jumat (5/8).

Ia mengungkapkan, format baru ini membutuhkan pandangan dari kalangan akademisi dan media. Lemhanas tidak mau terkurung dalam stabilitas pemahaman fungsi TNI-Polri semata. Makanya ia meminta adanya masukan dari berbagai kalangan.

Presiden sendiri, menurut Budi, sudah memberikan arahan bahwa cara-cara kekerasan tidak dapat mengendalikan kondisi di Papua. "Presiden tadi menyampaikan tidak bisa yang salah itu lalu kita gebuk. Penindakan yang represif itu tidak mungkin," jelasnya.

Lemhanas mulai mengarahkan penyelesaian horisontal dan vertikal dalam penanganan Papua. Secara horisontal hubungan antar masyarakat Papua harus didukung.

Ia mengakui masyarakat Papua sendiri cukup beragam. Masyarakat ini terdiri dari masyarakat pesisir dan pegunungan. Mereka memiliki 400 bahasa adat.

"Secara vertikal, ada kebijakan otonomi daerah bagaimana ini dilaksanakan secara efektif," lanjutnya. (MICOM)