Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta - Bola panas pascapernyataan pembubaran KPK oleh Ketua DPR Marzuki Alie terus bergulir.

Tak pelak, anggota DPR lintas fraksi mulai mewacanakan mosi tidak percaya atas pimpinan DPR ini.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan bila pernyataan Marzuki mengarah pada inisiatif pribadi untuk membubarkan KPK, sudah saatnya anggota DPR mempertimbangkan penggalangan dukungan lintas fraksi untuk mosi tidak percaya.

"Kita sangat menyesalkan ucapan itu keluar dari mulut Marzuki Alie. Kita malu punya Ketua DPR seperti itu," ujar Bambang kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (1/8).

Hingga sekarang, Golkar belum secara resmi mengambil sikap menegur marzuki. Namun, sikap akan diambil bila memang ditemukan adanya motif kepentingan pribadi Marzuki Alie saat menyampaikan pernyataan tersebut.

Motif kepentingan pribadi tersebut misalnya, jika kemudian ditemukan bahwa pernyataan Marzuki dilatarbelakangi keinginan pribadinya untuk menghancurkan KPK karena takut dirinya atau rekannya disasar KPK.

"Kalau sudah demikian, sudah tidak diperlukan lagi surat resmi fraksi untuk memprotes, tapi penggalangan mosi tidak percaya lintas fraksi," tegas Bambang.

Sementara itu Sekretaris Fraksi PAN Teguh Juwarno mengatakan Marzuki Alie tidak paham posisi dirinya sebagai juru bicara DPR.

"Wacana yang dilontarkannya tersebut jangan sampai dimaknai sebagai keinginan DPR," ujarnya.

Teguh mengatakan, saat ini 43 anggota Fraksi PAN di DPR sedang mempertimbangkan protes resmi atas pernyataan tersebut.

Anggota Fraksi PKB Abdul Malik Haramain mengatakan, ide marzuki membubarkan KPK merupakan pernyataan konyol dari seorang ketua DPR.

"Saya sama sekali tidak setuju. Saya meyakini Bangsa ini tidak kehabisan stok orang-orang yang punya kredibiltas untuk memimpin lembaga-lembaga baik itu adhock maupun permanen. Sebab Pembubaran KPK tidak akn menyelesaikan Masalah," tegasnya.

Malik menambahkan, pernyataannya membubarkan KPK sangat kontradiktif dengan agenda besar pemberantasan korupsi. Justru seharusnya elite bersama-sama memperkuat KPK.

Selain itu, menurutnya, pernyataan "Memaafkan Koruptor" dari seorang Ketua DPR adalah pernyataan konyol dan memalukan DPR. Ucapan itu tidak pantas keluar dari seorang pemimpin.

"Sebagai ketua DPR harus berpikir Arif, jangan asal Bicara. Tidak masuk akal kalau tindakan pidana korupsi diselesaikan cuma denga kata maaf. Cara seperti ini menunjukan diskriminasi yang sangat luar biasa," terangnya. (*/OL-3)

Akibat pernyataan agar Komisi Pemberantasan Korupsi dibubarkan dan pemberian maaf untuk para koruptor, desakan agar Marzuki Alie mundur sebagai Ketua DPR datang bertubi-tubi. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini menegaskan dirinya siap melepaskan jabatan sebagai Ketua DPR kapan pun.

"Saya siap untuk turun kapan pun, naik-turun jabatan biasa," kata Marzuki, dalam jumpa pers di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (1/8). Menurut dia, tuntutan agar dirinya turun sudah sering (diterima), seperti halnya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Ia menghormati era demokrasi. Namun, ia tak mau turun karena desakan 1-2 orang.

"Bodoh itu, kalau mau turun, ya saya turun sendiri kalau merasa sudah tidak mampu melaksanakan jabatan," kata dia.

Ia mengatakan bersyukur diciptakan sebagai manusia apa-adanya oleh Allah SWT sehingga kariernya bisa ke kanan dan kiri.

Tapi, ia membantah hal tersebut bukan karena dirinya tak punya kapasitas.

"Saya punya pengalaman di perusahaan, keuangan, marketing, banyak hal yang saya alami. Talk management pun saya alami. Pengalaman itu yang membentuk saya. Kecuali saya dibesarkan dalam lingkungan yang tidak terus terang," Jelas dia.

Ia menceritakan kedua orang tuanya lah yang memberi nama Alie yaitu pemberani. Atas itulah, ia merasa tak takut dengan kontroversi yang dialaminya saat ini.

"Yang penting niat. Kalau niatnya baik akan saya jalani," tegasnya.

Ia pun mempertanyakan kalimat mana yang diklaim melukai rakyat. Malah Marzuki menuding, pakar-pakar tersebut lah yang tak paham.

"Jangan semua orang disamakan. Semua orang tidak sama," tegasnya.

(Metrotvnews/*/OL-10)(MICOM)