copyright . 2015 @ majalahbuser.com
Kediri -- majalahbuser.com, Usai acara temu kangen mantan pejabat pemerintah dan wakil dewan, Minggu (8/1), ada pernyataan menarik disampaikan mantan Ketua DPRD Kota Kediri periode 2004 – 2009, Bambang Haryanto.
Menurut politikus senior PDI Perjuangan ini, bila Pemerintahan Kediri bagai kerajaan, maka yang cocok untuk menduduki Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang kini lowong, harusny ajatuh kepada Manggulo Yudho Senopati pemerintah kota, Mandung Sulaksono, kini menjabat Asisten I Pemerintahan.
Mengacu aturan baru Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) mengacu Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, menyisakan dua kursi lowong di pemerintah kota.
Minggu, 8 Januari 2017
Bambang Haryanto:
Senopati Kerajaan, Mandung Sulaksono Cocok Jabat Kepala Bappeda
Bambang Haryanto, mantan Ketua DPRD Kota Kediri (nanang)
Kepala Bappeda dan Kepala Satpol PP belum terisi dan dalam pernyataannya, Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar akan menggelar lelang jabatan dalam waktu dekat.
“Akan akan segera isi pejabat sesuai dengan kepangkatan dan tentunya memiliki keahlian,” jelas Mas Abu, usai pelantikan pejabat pemkot bertempat di GOR Jayabaya, beberapa waktu lalu.
Terkait desakan para mantan wakil rakyat, tentunya kursi Kepala Bappeda harus diisi pejabat yang memiliki pengalaman lebih dan kecakapan dalam menyerap anggaran.
“Pembangunan mandeg dan harus segera diselesaikan, harus dijawab dengan terisinya pejabat kepala Bappeda segera diisi. Karena Bappeda merupakan induk semua semua pos anggaran mengacu RAPBD tahun ini,” jelas Bahar, sebutan akrab mantan ketua dewan ini.
Siapa yang layak menjabat, Bahar menyatakan setuju bila digelar lelang jabatan namun dengan catatan tidak ada embel – embel duit.
“Saya kira Mandung (Mandung Sulaksono) sudah cukup layak, karena ini era-nya dia dan tidak ada lagi pejabat senior di atasnya. Mandung bila dalam kerajaan, bisa disebut Manggolo Yudho atau Senopati, yang tahu semua soal pemerintahan dan mau kemana arah pembangunan inim” tegasnya.
Bahwa istilah Walikota Kediri melakukan kotak – kotak kepada pejabat, Bahar lebih melihat soal prestasi dan kecakapan dalam bekerja.
“Saya melihat tidak ada pengotakan jabatan, semua kembali kepada manusianya. Bila berada di jalur prestasi dan mampu bekerja sebagai abdi negara sebagai pelayanan masyarakat terbaik, tentunya akan diberi jabatan yang sesuai,” imbuhnya.
(Nanang Priyo Basuki)