Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Magelang - majalahbuser.com, Kecurangan yang terjadi di SMPN 2 Magelang perihal Penerimaan Peserta Didik Baru PPDB 2015 masih terus disuarakan oleh Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Magelang (AMPPM), selain itu AMPPN menuntut biaya sekolah yang murah.  Selasa (10/11).

Tidak seperti demo yang dilakukan sebelumnya, yakni SMAN 3 dan SMAN 4 Magelang, massa yang ikut jumlahnya lebih sedikit. Namun tidak mengurangi semangat mereka untuk menyampaikan tuntutan, di antaranya, para pejabat yang terlibat dalam kecurangan pelaksanaan PPDB online mundur, pendidikan yang murah serta yang lainnya.

Mereka juga membawa poster yang berisi kritikan terhadap penyelenggaraan pendidikan di Kota magelang.

Selasa, 10 Nopember 2015

Koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Magelang (AMPPM) Abdurrohman, mengatakan, seperti demonstrasi sebelumnya pihaknya mengkritisi beberapa hal terkait dengan sistem pendidikan yang dianggapnya keliru.

Di antaranya adalah PPDB on line yang diduga terdapat praktik kecurangan di beberapa sekolah, sehingga terdapat siswa titipan meski siswa tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk masuk sekolah favorit."Untuk SMP Negeri 2 Magelang diduga terdapat 12 siswa titipan yang merupakan penumpang gelap,  karena data mereka tidak diumumkan kepada masyarakat.

Meskipun demikian pada data pokok pendidikan (Dapodik) siswa yang bersangkutan tercatat dalam data tersebut, dalam kata lain siswa tidak tercatat dalam PPDB on line tetapi diterima di sekolah," tegas aktivis LSM Magelang itu.

Abdurrohman menjelaskan, di antara siswa titipan tersebut terdapat siswa yang mempunyai nilai  terlalu rendah, yaitu 22, padahal batas limit SMP Negeri 2 Magelang adalah 25,95.

"Selain pada data PPDB on line dan Dapodik terdapat data yang tidak sinkron, hal tersebut juga dapat dilihat dari nilai siswa yang paling rendah terdapat jarak yang jauh dengan nilai rata-rata siswa lainnya. Bisa dikatakan dengan indikasi tersebut SMP Negeri 2 Magelang diduga melakukan manipulasi data PPDB, termasuk dengan Dinas Pendidikan Kota Magelang selaku pihak penyelenggara PPDB," ucapnya.

Selain mengkritisi mekanisme PPBD on line yang dinilai kurang transparan, Abdurrohman juga menuntut pemerintah dan sekolah, untuk dapat memberikan pendidikan murah kepada masyarakat, dengan cara menghapuskan uang daftar ulang, uang seragam, uang gedung dan sumbangan lainnya.

"Uang seragam berkedok koperasi harus dihentikan, karena rata-rata membayar biaya Rp1 juta, belum biaya jahit. Padahal jika beli di luar harganya hanya Rp300 ribu. Oleh karena itu kami perlu mengaudit koperasi sekolah, karena hal tersebut," ungkap Abdurrohman.

Dalam aksi demo kali ini Abdurrohman hanya melakukan bersama istri dan beberapa teman, hal tersebut dilakukan untuk menghindari tuduhan adanya massa bayaran.

"Dengan banyak orang atau sedikit orang bagi kami tidak masalah, yang terpenting isi pesan unjuk rasa tersampaikan. Terkait dengan banyaknya orang yang ikut demo kemarin, adalah orang tua siswa dari beberapa sekolah," terang  Abdurrohman. (hm/herlit)