Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jeddah - Migrant Care, lembaga advokasi buruh migran Indonesia menyoroti insiden pembakaran kantor Konsulat Jenderal RI (KJRI) Jeddah, Arab Saudi, Minggu sore, 9 Juni 2013.

Dalam keterangan tertulisnya, Senin 10 Juni 2013, Migrant Care menilai insiden yang menewaskan seorang Tenaga Kerja Indonesia asal Madura, Marwah binti Hasan itu merupakan bukti kebobrokan pelayanan terhadap buruh migran tak berdokumen resmi di Arab Saudi.

Menurut Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, ribuan buruh migran Indonesia setiap hari terpaksa berjemur dalam terik matahari bersuhu rata-rata diatas 40 derajat celsius selama mengantre di luar gedung KJRI Jedah.

Selasa, 11 Juni 2013

"Tanpa ada pelindung panas seperti tenda, support air minum serta tim medis yang siap melayani. Sehingga hampir setiap hari ada yang pingsan karena berdesakan, haus, lapar dan panas," kat Anis. Dia mengaku bahwa lembaganya menerima informasi dan situasi soal buruh migran dari jaringan di negeri kaya minyak itu.

Untuk diketahui, Pemerintah Saudi Arabia memberikan amnesti (pengampunan) bagi TKI overstay di Saudi Arabia sejak 11 Mei – 3 Juli 2013 dengan melakukan pemutihan atau legalisasi dokumen di perwakilan Indonesia setempat.

Dari pantauan Migrant Care selama ini, pemerintah Indonesia lamban dan tidak siap merespon kebijakan itu. "Seharusnya ada penambahan tenaga dan fasilitas yang memadai di perwakilan RI di Saudi Arabia, untuk aktivitas yang memerlukan kecepatan dan kecermatan luar biasa dalam menghadapi puluhan ribu orang yang akan memproses pemutihan dokumen," tutur Anis.

Anis melihat insiden bermula dari ketidakpuasan ribuan buruh migran yang mengantre di KJRI Jeddah. Sayangnya, kantor itu tutup dan tidak melayani pengurusan dokumen dengan alasan sedang memproses dokumen yang sudah masuk.

"Ini harus diinvestigasi akar masalahnya dan bukan secara serampangan menyalahkan dan mengkriminalisasi buruh migran Indonesia yang mengekspresikan kemarahannya," tegas Anis.

Migrant Care mendesak pemerintah Indonesia untuk menginvestigasi akar masalah insiden itu. Lembaga ini juga menuntut proses pemutihan dokumen buruh migran segera dilakukan serta mendesak pemerintah mendukung pelayanan pengurusan dokumen selama masa amnesty.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, membantah stafnya di Jeddah tidak siap melayani para TKI. "Itu tiba-tiba kejadiannya. Biasanya tidak seperti itu. 12 ribu TKI tiba-tiba datang dan memenuhi ruang yang sempit," katanya. Dia mengklaim telah menyelesaikan 50 ribu permasalahan pemutihan paspor TKI di Arab Saudi selama ini. Untuk itu pihaknya telah berkoordinasi dengan Kemenlu untuk melakukan penambahan loket layanan dan penambahan staf.

Saat ditanya kenapa hanya ada dua KJRI yang membuka pelayanan pemutihan paspor dan hanya buka pada hari-hari tertentu, Ketua Umum PKB itu enggan berkomentar lebih lanjut. "Tanya Kemenlu, saya nggak hafal. Kalau soal tempat dan KBRI, Kemenlu lebih tahulah," tandasnya.

Kerusuhan terjadi di luar gedung Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Arab Saudi, Minggu 9 Juni 2013 waktu setempat. Kerusuhan terjadi karena jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang ingin mengurus Surat Perjalanan Laksana Paspor membludak dua kali lipat dibanding hari biasa.

Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Gatot Abdullah Mansyur menjelaskan, sejak siang hari kondisi sudah terkendali. Seluruh akses jalan yang menuju gedung KJRI sudah diblok petugas keamanan. Para TKI bertindak anarki karena marah dengan panjangnya antrean untuk mengurus pemutihan. Ada sekitar 5.000 pengantre.

Gatot menambahkan, muncul provokator yang mengatakan hari itu adalah hari terakhir untuk mengurus Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP). Akibatnya ribuan TKI itu menjadi panik dan melakukan aksi pembakaran di depan KJRI. 

Komisi IX menggelar rapat kerja dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar guna membahas pengajuan anggaran yang di ajukan Kemenakertrans. Disela-sela rapat, Komisi IX DPR memanfaatkan kesempatan untuk mengkonfirmasi insiden kerusuhan TKI di Jeddah. Namun DPR tersinggung atas respon Menakertrans.

"Cak Imin, (panggilan Muhaimin Iaskandar), menyatakan kerusuhan tersebut hanya insiden kecil. Jangan menyepelekan! Ini menyangkut nasib TKI kita yang sudah bekerja di negeri orang," kata Wakil Ketua Komisi IX Irgan Chairul Mahfiz, di DPR RI, Jakarta, Senin 10 Juni 2013.

Politikus PPP itu mengatakan, Menakertrans tidak sepatutnya menanggapi dengan pernyataan seperti itu. Menurut Irgan,  sebagai menteri, Muhaimin harus melihat lebih dalam realitas yang terjadi di Arab Saudi. Para TKI harus mendapatkan hak mereka atas perlindungan dari negara.

"Harusnya Kemenakertrans melihat insiden  itu sebagai suatu masalah. Jumlah TKI yang ribuan tidak sebanding dengan jumlah loket dan staf KJRI yang melayani," ujar Irgan. Lebih jauh lagi kata Irgan, seharusnya Menakertrans mengevaluasi bersama terhadap jumlah loket dan staf yang melayani kebutuhan para TKI di Jeddah.

"Seharusnya sejak lama pemerintah berfikir membuka pelayanan di dekat kantong-kantong para TKI. Sehingga tidak perlu ada korban jiwa," tandasnya.

Sebelumnya, pemerintah Saudi sudah mengumumkan kebijakan amnesti bagi WNA yang overstay, mulai 11 Mei hingga 3 Juli 2013. "Pihak Indonesia harus meminta segera meminta perpanjangan amnesti yang diberikan kerajaan Arab Saudi karena dampak dari insiden ini pelayanan KJRI, Jedah terhenti," kata Irgan.

Pemerintah dianggap tidak serius menangani para TKI di luar negeri."Saya kira sekecil apapun masalah TKI, harus dilihat secara serius. Jangan menyepelekan. Ini menyangkut nasib TKI kita yang sudah bekerja di negeri orang," terangnya. (viva)