Berjalan lebih dari setahun, drama kasus Bibit-Chandra akhirnya Senin (25/10) menuju titik akhir. Kejaksaan memilih opsi pengesampingan (deponering) perkara ini. Dengan diambilnya keputusan deponeering ini, dua pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, kini secara legal nasibnya terkatung-katung.

Seluruh keperkasaan dan kewibawaan hukum Republik Indonesia mulai hari ini harus memaklumatkan kepada dunia bahwa hukum telah mati. Mati karena dipaksa bersujud dan menyembah kepada superman mahaperkasa bernama Gayus Tambunan.

Hari Pers Nasional

KUPANG - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menaruh harapan bersar terkait Hari Pers Nasional 2011. SBY berharap Pers bisa berperan menjaga harmonisasi sosial dan kerukunan antar umat beragama. Hal ini disampaikan SBY saat memberikan sambutan dalam perayaan HPN 2011 di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu (9/2/2011).

"Kita sangat prihatin dengan terjadinya aksi kekerasan intra dan antar umat beragama di Banten dan Temanggung dalam sepekan ini. Kalau hal ini kita biarkan, Indonesia bisa mundur kembali, seperti ketika di era kekerasan dan konflik terjadi di banyak tempat di negeri ini," ungkap SBY.

Dituturkan SBY, pada periode 1998-2003, kekerasan dan konflik menimbulkan banyak korban jiwa dan harta benda. Untuk memulihkannya diperlukan waktu bertahun-tahun. Dan kala itu SBY menjabat sebagai Menkopolkam.

Menurut SBY, setidaknya perlu waktu tiga tahun untuk memulihkan kondisi pada periode tersebut. Upaya pemulihan dilakukannya bersama jajaran Pemerintah Daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, penegak hukum dan lain-lain.

"Terhadap apa yang baru saja terjadi di Banten dan Temanggung, saya nilai, setelah saya ikuti semuanya, segera setelah kejadian itu saya cek di banyak sumber, baik jajaran pemerintah, maupun non pemerintah, termasuk masyarakat luas, saya berkesimpulan, sesungguhnya kita bisa mencegah kejadian-kejadian seperti itu. Atau kurangi agar tidak terlalu besar kerusakan dan korban yang terjadi," katanya.

Selain itu, lanjut SBY, pencegahan bisa dilakukan jika para pimpinan daerah, terlebih pada tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, sungguh-sungguh bekerja untuk mencegah terjadinya benturan. Aparat keamanan dan komando teritorial cakap mengantisipasi, siaga, dan dapat bertindak proaktif, tepat, dan cepat, menceggah dan mengatasi.

"Ingat di negeri ini, dari Sabang sampai Merauke, tidak ada satu pun desa, kecamatan, kabupaten/kota, yang tidak ada kepala daerah dan aparat penegak hukumnya. Tidak ada alasan bagi kita terlambat mengetahui, kita tidak mengantisipasi dan kita lalai," ujarnya.

"Oleh karena itu, aksi-aksi kekerasan ini harus dapat kita hentikan. Saya sudah instruksikan pada kepolisian dan komando teritorial untuk melakukan tindakan secara all out, semua cara dilakukan, cara yang benarkan oleh hukum, dan dibenarkan UU, dan nilai-nilai demokrasi untuk menindak aksi-aksi kekerasan," imbuh SBY. (TRIBUNNEWS.COM)

Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi