Berjalan lebih dari setahun, drama kasus Bibit-Chandra akhirnya Senin (25/10) menuju titik akhir. Kejaksaan memilih opsi pengesampingan (deponering) perkara ini. Dengan diambilnya keputusan deponeering ini, dua pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, kini secara legal nasibnya terkatung-katung.

Seluruh keperkasaan dan kewibawaan hukum Republik Indonesia mulai hari ini harus memaklumatkan kepada dunia bahwa hukum telah mati. Mati karena dipaksa bersujud dan menyembah kepada superman mahaperkasa bernama Gayus Tambunan.

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) khawatir Rancangan Undang-undang Keistimewaan DIY menjadi alat permainan politik fraksi-fraksi partai politik (parpol) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. DPRD DIY khawatir fraksi-fraksi koalisi ragu bersikap karena tersandera tawar menawar dalam Sekretariat Gabungan (Setgab). Fraksi dikhawatirkan tersandera kepentingan partai, termasuk konstelasi dalam kabinet terkait rencana reshuffle.

Sementara pembahasan akan terhambat dan tidak selesai pada saat pergantian masa jabatan Sultan, Oktober mendatang sehingga menimbulkan masalah yang lebih pelik.

Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Provinsi DIY Esti Wijaya mengatakan skenario tersebut sudah terlihat dari pertentangan antar fraksi sejak Rapat Dengar Pendapat Umum awal di DPR RI. PDIP, kata Esti, melihat terdapat sejumlah fraksi yang hingga kini ragu-ragu untuk bersikap.

"PDIP baik fraksi di daerah maupun di pusat jelas mendukung penetapan. Tapi kan ada yang tidak jelas, penetapan tidak, pemilihan juga tidak. Tidak jelas jenis kelaminnya," tandas Esti seusai mengikuti rapat audiensi di Komisi II, Rabu (9/2).

Dia menyatakan kekhawatiran atas keraguan sikap fraksi-fraksi koalisi. Terlebih lagi karena menurutnya, Sekretariat Gabungan (Setgab) akan tetap berusaha mempengaruhi sikap fraksi-fraksi tersebut. "Teman-teman yang ada dalam Setgab ini agak ragu-ragu. Kecuali PKB yang sudah mau penetapan," ujarnya.

Menurutnya, skenario tersebut dimainkan untuk menyelamatkan posisi fraksi di masing-masing tingkat. DPRD dibiarkan untuk mendukung penetapan untuk menyelamatkan posisi fraksi di tingkat lokal. Tapi fraksi di pusat, ujarnya, justru akan menyelamatkan posisi dalam konstelasi politik di pusat pemerintahan. Sikap fraksi daerah dan pusat yang tidak sejalan, imbuhnya, hanya menunjukan itu adalah skenario penyelamatan.

"Mestinya kalo di DPRD setuju penetapan ya di DPR RI nya juga setuju penetapan. Tapi apakah demikian yang terjadi, kan tidak. Nah ini sebuah permainan penyelamatan," jelasnya.

Lebih jauh, dia mengatakan, posisi yang ingin diselamatkan fraksi di pusat, berkaitan dengan konstelasi partai dalam pemerintahan. Dalam hal ini, rencana resuffle menjadi alasan kuat untuk menyandera fraksi fraksi untuk bersuara.

"Ini sudah di set. Di DIY dibiarkan bicara penetapan tapi DPR pusat menghitung konstalasi. Kemungkinan kalau begini, berapa menteri kami yang akan diambil. Ini berkaitan dengan reshuffle atau kepentingan lainnya jika mereka dalam kungkungan Setgab," paparnya. (*/OL-04)(MICOM)

Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi