Jakarta - Ada yang berbeda dengan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum saat berhadapan dengan wartawan sekarang.

Sejumlah staf dari konsultan Public Relation tampak mendampingi Satgas dalam konferensi pers usai bertemu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 17 Februari 2011.

Sejumlah staf konsultan PR itu terlihat membagikan rilis pers kepada wartawan. Berdasarkan pengamatan sejumlah wartawan, keterlibatan konsultan PR ini mulai terlihat saat Satgas mengklarifikasi tuduhan Gayus Tambunan terhadap dua anggota Satgas, Denny Indrayana dan Mas Ahmad Santosa, yang dianggap memperkeruh kasusnya.

Salah seorang konsultan PR itu kemudian mengakui memang membantu Satgas untuk meningkatkan kinerjanya. "Agar Satgas tetap melaksanakan kerjanya, hal-hal teknis-lah," kata konsultan PR itu.

Kata dia, Satgas sering mendapatkan masukan mengenai sesuatu yang harus dilakukan (second opinion), dari kacamata eksternal. Karena itu, salah satu hal yang diingatkan kepada Satgas adalah agar menjauhi ranah politik. Ini dilakukan agar Satgas fokus dalam bekerja memberantas mafia hukum.

"Kalau dekat dengan politik, malah jadi lembaga politik. Jadi cuma mengingatkan. Padahal, Satgas ini kan geraknya harus cepat," ucap PR yang juga pernah membantu konsultasi PR terhadap Bank Century dan dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang pernah dijerat kasus hukum, Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah ini.

Berapa dana yang harus dikeluarkan Satgas untuk menggunakan jasa konsultasi PR ini? "Tidak ada budgetnya. Ini pro bono (memberikan jasa secara gratis) lah," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Satgas Kuntoro Mangkusubroto membenarkan bahwa Satgas memang menggunakan jasa konsultasi PR. "Supaya kita bisa lebih dalam melayani pers," tutur Kuntoro.

Sedangkan anggota Satgas Mas Ahmad Santosa mengatakan peran konsultasi PR itu hanya untuk memberikan masukan kepada Satgas. "Kami cuma perlu konsultasi saja. Masukan-masukan saja," ujar Mas Ahmad Santosa.

Namun Kuntoro membantah Satgas menggunakan jasa konsultasi PR untuk menghindari Satgas masuk ranah politik. Mengenai masukan agar Satgas tidak masuk ranah politik, itu bisa didapatkan dari masukan-masukan pihak lain, tanpa harus menggunakan jasa konsultasi PR.

"Tidak ada hubungannya. Jadi satgas tidak berpolitik, tidak dipengaruhi politik. Satgas ini teknis masalah hukum," jelas Kuntoro. (hs)(VIVAnews)

Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi