Kediri - majalahbuser.com, Memasuki tahun ajaran baru, Walikota Kediri Abdullah Abubakar melarang Kepala Sekolah Negeri se Kota Kediri untuk memungut uang dari wali murid, bahkan ketika dia meminta agar daftar ulang digratiskan, alasanya APBD Kota kediri sudah banyak menggelontorkan untuk kemajuan sekolah.
Dikatakannya pada wartawan, jika pihkanya sudah menekankan pada Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Kediri agar setiap sekolahan di Kota Kediri tidak ada pungutan liar (pungli) dan tidak ada daftar ulang yang harus membebani wali murid,
“Saya sudah tekankan setiap sekolahan di kota kediri yang masih ada pungli daftar ulang bayar, kepada diknas semua daftar ulang harus gratis, biaya masuk tidak ada, supaya pendidikan murah,” kata Walikota Kediri pada wartawan, Selasa (14/6).
Lebih lanjut, menurut Mas Abu, sapaan akrab Walikota meskipun biasanya pungli itu melalui Komite, Mas Abu mengatakan jika komite yang melakukan tindakan tersebut seharusnya bisa menggunakan Corporate Social (CSR), sehingga tidak membebani wali murid ” Kita yang jelas ingin sekolah murah kan” terangnya.
Tidak hanya daftar ulang, Walikota juga meminta pihak sekolah tidak menarik biaya masuk, menahan raport siswa, karena pemerintah daerah juga sudah menganggarkan seragam gratis bagi siswa, dan menurutnya jika tahun ini seragam belum bisa dibagikan para siswa boleh pakai baju bebas saat bersekolah.
Sebelumnya, Wali murid Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Kediri mengeluhkan dana sumbangan untuk pendirian pagar sekolah. Pasalnya, bagi wali murid yang belum sanggup melunasi pembayaran itu tidak dapat mengambil rapor anaknya.
Keluhan ini disampaikan oleh YL, asal Kelurahan Bandar, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. YL merupakan orang tua dari salah seorang siswa kelas 2 yang kini naik di kelas 3 SMKN 1Kediri. Kini rapor milik anaknya ditahan sekolah lantaran ia belum sanggup membayar dana sumbangan pagar sekolah sebesar Rp 500 ribu.
Saat dikomfirmasi, Kepala SMKN 1 Kediri Gatot Sukarno membantah telah menahan rapor murid-muridnya karena belum membayar dana sumbangan pagar sekolah. Menurutnya, kabar tersebut sudah ada pada tahun 2015 lalu yang sengaja dimunculkan untuk memperburuk citra SMKN 1 Kota Kediri saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2016 ini.
“Berita itu sebenarnya tahun lalu. Ini, anda bisa melihat berita acara dari Komite Sekolah mengenai hal itu. Saya sudah tidak mau lagi dikonfirmasi mengenai masalah ini,” kata Gatot Sukarno, Selasa (14/6/2016) siang.
Di dalam berita acara tersebut disebutkan bahwa, pada Sabtu 20 Juni 2015 lalu dilaksanakan rapat Komite dan walimurid kelas X yang naik kelas XI SMKN1 Kediri bertempat di aula SMKN 1 Kediri. Rapat itu membahas tentang pembenahan pagar yang miring dan dikhawatirkan roboh. Selanjutnya dalam pembahasan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan.
Kesepakatan pertama yaitu, pagar yang akan roboh diperbaharui, kedua biaya pembaharuan pagar dibebankan kepada orang tua murid kelas X naik kelas XI. Ketiga, masing-masing orang tua murid dikenakan biaya sebesar Rp 500 ribu dan biaya pembaharuan pagar dilunasi secara langsung atau diangsur sebanyak empat kali dimulai pembayaran bulan Agustus maksimal harus lunas pada November 2015. (adv/hms)