Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta – Prajurit TNI di Komando Daerah Militer (Kodam) VI Mulawarman mengaku belum mendapatkan informasi berkaitan dengan kesepakatan Indonesia dan Filipina untuk terlibat dalam proses pembebasan sandera yang dilakukan kelompok bersenjata Abu Sayyaf.

"Kami masih belum terima surat atau pun telegram dari Mabes TNI terkait masalah itu," kata Kepala Penerangan Kodam VI Mulawarman, Letkol Inf Subagiyo, Selasa 28 Juni 2016.

Pekan lalu, di Filipina. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu bersama Menteri Pertahanan Filipina Gazmin T. Voltaire memang telah membuat kesepakatan kerjasama keamanan laut dari aksi perompakan.

Salah satu kesepakatan adalah diizinkannya Indonesia untuk bisa ‘menyerbu’ atau melakukan pengejaran kepada pelaku kejahatan terhadap warga negara Indonesia ke Filipina. Dasarnya adalah perjanjian bilateral antara RI dan Filipina pada tahun 1975.

"Bagaimana perencanaannya, mereka setuju untuk kita masuk ke laut kemudian nanti bagaimana kita ke darat," kata Ryamizard di Jakarta, Selasa 28 Juni 2016.

Meski demikian, hasil pertemuan itu, kata Ryamizard, baru bisa direalisasikan untuk pembebasan sandera di kemudian hari, bukan untuk pembebasan sandera kali ini. "Untuk sandera ini (7 ABK WNI) kan sudah kejadian. Kemarin itu, yang akan datang tidak boleh terjadi lagi," ujar dia

Terlepas dari itu, Subagiyo memastikan bahwa personel TNI, khususnya dari kesatuan Raider, akan terjun ke Filipina jika memang sewaktu-waktu dibutuhkan. "Kami sampai saat ini masih monitor dan mengikuti perkembangan," katanya.

Indonesia melalui Tentara Nasional Indonesia (TNI) diberi akses untuk melakukan pembebasan sandera warga Indonesia di Filipina oleh kelompok Abu Sayyaf dan sempalannya.

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengatakan dasar operasi tersebut adalah adanya perjanjian bilateral kedua negara yaitu Indonesia dan Filipina yang pernah ditandatangani pada tahun 1975 silam dan perjanjian yang dilangsungkan pada hari Selasa, 21 Juni 2016 di Filipina.

"Kan sudah ada (dasar) otomatis kan. Dikejar-kejar terus nunggu-nunggu (izin) nanti hilang lagi. Kami sudah sepakat kalau mau mengejar bicara dahulu. Kita mau mengejar dijawab silakan, langsung tak pakai nunggu-nunggu lagi. Kan sudah ada perjanjian," kata Ryamizard di Kantor Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jakarta Pusat, Selasa, 28 Juni 2016.

Mantan Kepala Staf Angakatan Darat (KSAD) tersebut mengatakan, melalui perjanjian itu, kini pasukan militer Indonesia akan bisa langsung masuk ke Filipina.  "Kalau dahulu belum bisa masuk kapal mesti nunggu di luar (Filipina). Kalau ini kami akan masuk tapi lapor dahulu,” kata dia.

Dengan perjanjian itu, Indonesia dan Filipina juga akan lebih mengintensifkan latihan bersama dan operasi pencegahan penyanderaan di jalur laut yang dianggap sebagai daerah rawan perompakan. "Jadi Asop (Asisten Operasi) dari Mabes TNI saya panggil untuk kasih pengarahan untuk koordinasi dengan Asop di situ (Militer Filipina) agar secara teknisnya di lapangan mereka yang buat," katanya.

Dasar persetujuan Indonesia diberikan izin dalam operasi penyelamatan sandera di Filipina pada perjanjian tahun 1975 tersebut berisi bahwa pengejaran bisa dilakukan terhadap kelompok dan perompak melintasi perbatasan bahkan hingga ke daratan, lokasi pelaku melarikan diri di Kawasan Filipina Selatan.

Menhan Ryamizard juga sudah bertemu dengan Menteri Pertahanan Filipina Voltaire T Gazmin pada 21 Juni 2016 lalu. Pertemuan itu membahas soal penyanderaan warga negara Indonesia di Filipina Selatan dan tindak lanjut kesepakatan antara Indonesia, Filipina dan Malaysia soal patroli keamanan bersama di perbatasan ketiga negara. (viva)

Selasa, 28 Juni 2016