Kediri -- majalahbuser.com, Seiring ditutupnya Rapat Kerja legeslatif dan eksekutif tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) Univesitas Brawijaya, memutuskan menghentikan pembangunan kampus III di Kediri dan akan melakukan Rapat Dengan Pendapat (RDP) dengan ahli hukum, yaitu Polres Kediri Kota dan Kejaksaan Negeri Kota Kediri.
Sementara kini isu yang berkembang, adanya tudingan sejumlah anggota pansus yang menerima sejumlah uang bila pembangunan tersebut tetap dilanjutkan. Atas keterangan di atas, Wakil Ketua Pansus, Soedjoko Adi Purwanto menegaskan agar tidak memajanglebarkan isu tersebut namun lebih melihat kepentingan pendidikan agar dinikmati seluruh lapisan masyarakat khususnya warga Kota Kediri.
Keberadaan Pansus UB akhirnya menghasilkan dua putusan yaitu menghentikan segala bentuk pembangunan Kampus III, kemudian poin kedua, kesepakatan terjadi antara pemerintah kota dan pihak UB tidak perlu dilakukan pembaharuan dan terbukti kesepakatan tersebut telah habis masa lalunya.
Dijelaskan Wakil Ketua Pansus, bahwa sebenarnya tim pansus maupun anggota dewan yang lain menyetujui atas segala bentuk pembangunan di Kota Kediri dengan harapan bisa meningkatkan kualitas hidup warga Kota Kediri.
“Bahwa keberadaan pansus, jangan disalahartikan bahwa kalangan dewan tidak menyetujui atas segala bentuk pembangunan Kampus III UB di Kediri. Kami malah sangat mendukung segala bentuk pembangunan, demi kebaikan, kemajuan dan menaikkan kualitas hidup warga Kota Kediri. Namun bila pembangunan tersebut dipaksakan dan menyalahi aturan, itu sebenarnya berlawanan dengan hati nurani kami,” jelas Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kota Kediri.
Perlu diketahui, bahwa sebenarnya pembangunan Kampus III UB ini sebenarnya tanggung jawab pemerintah pusat melalui Dirjen Dikti dan beralokasi APBN. Masih menurut Soedjoko, pihak pemerintah daerah seharusnya berinisiatif mengajukan usulan ke pemerintah pusat atas persetujuan dewan.
“Kami berharap ada transparansi pemberitaan, jangan hanya melalui media saja, namun itikad baik pemerintah kota untuk menjelaskan kepada masyarakat,” jelas Wakil Ketua Pansus UB.
Terkait kegaduhan yang terjadi selama Pansus berlangsung, sayangnya sejumlah anggota dewan yang lain tidak bisa dikonfirmasi. (nng)