Redaksi Iklan Pemasaran : Komplek Ruko Stadion Brawijaya Jl. Ahmad Yani D-6 Kediri

Telp.(0354)-7000500 Fax. 0354 – 692543 E-mail : redaksi@majalahbuser.com

Welcome to Our Website www.majalahbuser.com

Jakarta - Dalam kurun waktu sekitar 2 minggu, bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) telah mendapati 81 kasus pungutan liar yang melibatkan 101 anggota Polri. Hasil ini diperoleh terhitung sejak tanggal 1 sampai 16 Oktober 2016.

Kabag Penum Polri, Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan, kepada 101 personel tersebut akan menjalani pemeriksaan secara intensif di internal. Pemeriksaan itu dikaitkan pada peraturan disiplin dan kode etik Polri. Selain itu juga ada mengenai ketentuan pidana umum.

"Kalau di Polri kan begini, kita ada 2 yang secara intensif internal pada peraturan yang berlaku. Yaitu yang ada di Polri, (meliputi) peraturan disiplin dan peraturan kode etik Polri. Dan tiga ditambah yang umum adalah peradilan ketentuan pidana," kata Martinus di kantornya, Jl. Trunojoyo, Kebayoran Baru, Senin (17/10/2016).

Ia melanjutkan, setelah dilakukan pemeriksaan tersebut, baru dapat diputuskan sanksi yang akan dijatuhkan kepada 101 terperiksa. Menurutnya, sanksi yang paling berat ialah jika ditemukannya pelanggaran terkait kode etik.

"Dalam kaitan ini kita melakukan pemeriksaan secara intensif internal, disiplin dan kode etik. Nah, (pelanggaran) kode etik sendiri ancamannya lebih berat. Bisa pemecatan, yang dalam bahasa kami itu dilakukan pemberhentian dengan tidak hormat (PDHT)," kata Martinus.

Ia mengatakan, sanksi berat tersebut dapat dijatuhkan, jika memang ditemukan pelanggaran etik, maka 101 personel tersebut teranca pemecatan. "Ya, 101 anggota itu terancam (PDHT)," ujarnya.

Terkait penindakan terhadap praktik pungli ini, menurutnya sudah lama dilakukan oleh bagian Propam. Hanya saja kembali digulirkan setelah ada operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat pejabat di Kementerian Perhubungan.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo sudah berencana membentuk Tim Sapu Bersih Pungli (Tim Saber Pungli). Menko Polhukam Wiranto sudah ditunjuk Presiden Jokowi sebagai penanggungjawab. Nantinya, Polri yang akan menjadi ujung tombak penggerak tim ini.

Kapolri Perintahkan Propam Sidak Pungli Samsat dan SIM Se-Indonesia

Seluruh Satuan Propam baik di Mabes Polri, Polda hingga Polres diperintahkan rajin melakukan razia ke kantor-kantor Samsat di seluruh Indonesia. Ini merupakan perintah langsung dari Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, sebagai langkah nyata merubah kultur Polri yang koruptif agar makin dipercaya masyarakat.

"Saya minta semua pungli di kantor Samsat ditindak. Jangan sampai Polri dianggap menangani pungli di instansi lain tapi di instansi sendiri tidak ditindak," tegas Tito Karnavian, Rabu (12/10/2016) di Mabes Polri.

Tito menuturkan beberapa waktu lalu, Rabu (5/10/2016) Propam Polda Metro Jaya melakukan OTT bagi polisi yang merangkap menjadi calo. Sebanyak enam anggota Polda Metro tertangkap tangan dalam praktek pungutan liar yang masih marak di Satpas SIM.

Keenam pelaku adalah Bripka SH, AKP M dari Polresta Bekasi, Aiptu MD, Aiptu S dari ?Polresta Depok, Bripda JS dari Polres Tangerang Selatan dan Bripda SY dari Satpas Daan Mogot, Jakarta barat. Pengungkapan ini berawal dari tertangkapnya sejumlah calo SIM dari warga sipil yang kerap beroperasi di kantor-kantor polisi.

Tindakan ini merupakan upaya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat juga mencegah terjadinya praktik korupsi di tubuh Polri. Atas aksi ini, mereka harus menjalani sidang kode etik dan terancam dikenakan ?sanksi Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Dari operasi tersebut, Propam Polda Metro berhasil menyita barang bukti berupa uang tunai Rp 19.665.000, 14 ponsel berbagai merk, dan sejumlah dokumen pembuatan SIM.

"Sebelum kami OTT di Kemehub, ?kami sudah OTT dulu di PoldaMetro. Tolong diekspose. Saya perintahkan Propam bertindak ke seluruh Indonesia fokus pemungutan liar SIM," tambah Tito Karnavian. (berbagai sumber)

Senin, 17 Oktober 2016

Terjerat Kasus Pungli, 101 Anggota Polri Terancam Sanksi Pemecatan