Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta - Presiden SBY kembali disibukkan urusan internalnya. SMS yang beredar ke publik akhir pekan lalu mengatasnamakan bekas Bendahara Umum DPP Partai Demokrat M Nazaruddin merisaukan presiden hingga turun gunung, kemana para pembantunya?

Selasa, 31 Mei 2011

SMS yang beredar akhir pekan lalu yang berisi tudingan terhadap Presiden SBYdan sejumlah nama seperti Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparingga, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Ketua DPP Partai Demokrat Andi Nurpati betul-betul merisaukan Presiden.

Sebelum keberangkatan dirinya ke Pontianak, presiden menyebutkan, SMS yang berisi fitnah tersebut merupakan tindakan tidak bertanggungjawab, pengecut dan tidak ksatria. "Mereka itu tidak bertanggungjawab, tidak ksatria, pengecut, karena tidak menampakkan dirinya dan tidak berani mempertanggungjawabkan yang mereka katakan," ujar Presiden SBY.

Pernyataan Presiden SBY ini tentu mengejutkan publik. Karena isu yang beredar belakangan ini di luar dugaan banyak orang yang mendapat tanggapan langsung dari Presiden SBY melalui forum resmi. Pertanyaan mendasar, kemana para perangkat kepresidenan yang dimiliki mulai dari Staf Khusus Presiden hingga Menteri Komunikasi dan Informatika? Jika urusannya internal Partai Demokrat, bukankah Partai Demokrat memiliki mekanisme di internalnya?

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menilai klarifikasi Presiden SBY terkait SMS yang menyangkut presiden dan Partai Demokrat bisa dipahami karena menyangkut antara isu, rumor, dan fakta. "Namun demikian yang menyangkut seperti itu, ada baiknya Presiden SBY menugaskan menteri terkait untuk menyampaikan pendapat pemerintah," ujarnya di gedung DPR, Jakarta, Senin (30/5/2011).

Namun jika menyangkut Partai Demokrat, Priyo menegaskan ada baiknya yang berbicara terkait dari internal Partai Demokrat. "Namun sebagai presiden, SBY memiliki hak untuk melakukan hal-hal dimana terpanggil untuk menjelaskan sesuatu hal yang beredar di masyarakat," ujarnya.

Sementara terpisah pengamat komunikasi Universitas Gadjah Mada (UGM) Wisnur Martha Adiputra menilai komunikasi yang disampaikan presiden SBY cukup unik dan aneh. "Ini kan masalah sepele, jangan sampai level presiden yang menaggapinya," ujarnya dihubungi di Yogyakarta, Senin (30/5/2011).

Wisnu menyayangkan respon presiden yang tanggap terhadap isu atau rumor yang berkembang. Justru respon Presiden, menurut Wisnu, akan menguatkan rumor yang berkembang di tengah masyarakat. "Sementara komunikasi yang riil tidak direspons, ini bahaya, yang jelas-jelas terjadi tidak segera direspons, namun desas-desus direspon ini aneh," terang Wisnu.

Menurut dia, daripada Presiden yang menaggapi rumor semacam itu, lebih tepat pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika yang tepat menanggapi perihal tersebut. "Itu pun bukan level menteri, tetapi eselon I yang membidangi soal IT," katanya. [mdr](inilah)