Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta - Presiden SBY dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) meminta kadernya untuk tawakal, bersabar, dan jangan sampai teradudomba atas apa yang terjadi saat ini. SBY kemudian menegaskan, tak ada agenda Kongres Luar Biasa untuk mengganti Anas Urbaningrum sebagai ketua umum.

"Patai demokrat tidak merencanakan kongres luar biasa. Diadu domba pula, ada yang bilang mengusulkan kepada saya untuk menurunkan Anas urbaningrum. Usulan itu tidak ada, yang ada adalah rencana Rakornas. Diedarkan pula, katanya Anas Urbaningrum ingin menggulingkan SBY, berita itu bohong besar," kata SBY saat menggelar jumpa pers di kediamannya di Cikeas, Jawa Barat, Senin (11/07/2011).

"Sungguh itu intrik, sehingga diharapkan demokrat pecah, dan hancur. Saya prihatin, kalau demokrasi kita seperti ini. Tentu, kita tak ingin kompetisi politik yang harus diwarnai dengan politik devide et impera yang diterapkan kolonial terlebih dahulu," katanya lagi.

SBY kemudian meminta kepada kader Demokrat di seluruh Indonesia, untuk tak terpancing atas situasi saat ini. Para kader Demokrat di seluruh tanah air untuk tawakal, sabar, jangan teradu domba. Jangan terpecah pelah, atau dijadikan obyek berita. Janganlah kita ikut-ikutan sepertti ini," SBY menegaskan.

Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum terlihat tersenyum kecut ketika Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), memastikan tidak ada Kongres Luar Biasa (KLB) Demokat yang akan menggulingkan Anas Urbaningrum.

Itu terlihat ketika SBY mengadakan konferensi pers di rumahnya Puri Cikeas JawaBarat, Senin (11/7/2011), malam.

"Ada berita itu yang katanya akan ada Kongres Luar Biasa yang gantikan Anas Urbaningrum. Saya pastikan Partai Demokrat tidak rencanakan Kongres Luar Biasa seperti itu," kata SBY.

Menurut SBY, dia meminta maaf masyarakat luas karena harus mengeluarkan pernyataan seperti itu.

"Kali ini terpaksa saya mengeluarkan pernyataan seperti ini karena politik dinegara ini keluar dari etika akal sehat dan kepatutannya," kata SBY yang dengan mata berkaca-kaca.

Menurut SBY manakala ada yang harus diberikan sanksi bagi kader Demokrat yang menyimpang maka silakan dilakukan. "Tapi manakala kader Demokrat dibersihkan karena serangan tidak mendasar maka saya minta dengan bntuan kader lain berani haris melakukannya," ujar SBY.

Konferensi pers dilakukan SBY di pendopo rumahnya di Cikeas. Hadir para petinggi Demokrat antara lain Anggota Dewan Pertimbangan Andi Mallarangeng, Darwin Saleh, Syarief Hasan, EE Mangindaan. Juga hadir Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum, Sekjen Edhie Baskoro Yudhoyono, serta Anggota Dewan Kehormatan Amir Syamsuddin dan Jero Wacik. Hadir pula Ketua Fraksi Demokrat Jafar Hafsah.

Usai konferensi pers, para petinggi Demokrat itu tetap berada di dalam rumah SBY namun belum jelas apa yang mereka bahas.

Pengamat politik dari Lembaga Survey Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi menyatakan, seharusnya pidato SBY dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pembina Demokrat, SBY, dibarengi dengan 'cuci gudang' terhadap kader-kader Demokrat bermasalah.

"Pidatonya (SBY) belum cukup. Yang kita tunggu adalah cuci gudang terhadap kader-kader bermasalah. Yang baik bagi publik, harusnya bisa diangsur memberi sanksi keras terhadap kader bermasalah. Salah satunya, terhadap Nazaruddin," katanya.

Burhanuddin menegaskan kembali, proses pemecatan terhadap Nazaruddin sebenarnya sudah bisa dilakukan. "Jadi, ini momentum menjadi ajang bersih-besih sebagai partai yang katanya partai bersih," ujarnya.

Burhanuddin menilai, Demokrat belum bisa disejajarkan seperti partai-partai lain yang sudah memiliki masa jelas. Demokrat, dianggapnya, baru sebatas segerombolan orang saja, dan belum memiliki basis masa yang kuat.

"Demokrat yang tak punya akar sosial. Jadi, sistem rekrutmen partai, harusnya menjadi hal penting. Apalagi, menjadi partai pemenang pemilu, filtering partai harus ditingkatkan. Yang masuk ke Demokrat, punya banyak kepentingan berbeda-beda," kata Burhanuddin. (Tribunnews)