Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta - Agar Presiden SBY tidak dianggap milik para politisi, reshuffle kabinet harus berorientasi kepada terbentuknya Kabinet Ahli (zaken cabinet atau Kabinet Kerja). Bukan ‘Kabinet Politik’ atau ‘Kabinet Kompromisme’ yang mementingkan koalisi partainya.

SBY jangan sampai menyingkirkan para professional (ahli) dan lebih mengutamakan politisi demi keseimbangan kekuasaan, sebab akan melukai harapan masyarakat yang menaruh ekspektasi tinggi kepadanya. Para analis melihat, sikap Presiden SBY belakangan ini yang terkesan sibuk dengan mainan reshuffle dibumbui ancam mengancam dari kalangan elit partai politik yang “nakal”.

“Kondisi ini dinilai sebagai fakta bahwa presiden hanya memikirkan nasibnya dari serangan pihak elit partai, bukan presiden yang memikirkan rakyatnya yang masih banyak mengalami kesulitan hidup,” kata pengamat politik Tubagus Januar Soemawinata dari Universitas Nasional, Jakarta.

SBY diharapkan publik melayani dan mengurusi kepentingan rakyat, bukan semata elite politik. “SBY harus memperjuangkan kepentingan rakyat. SBY tidak boleh lebih takut pada elit politik, namun harus takut kepada tuntutan rakyat,” katanya.

Sugeng Saryadi, pendiri SSS (Sugeng SaryadiSindicated) mengingatkan bahwa konstitusi menyebutkan, betapa Presiden harus bertanjung jawab kepada rakyat, bukan kepada elite politik.

Mantan aktivis ITB 1977/78 Abdulrachim menuturkan mestinya Presiden SBY tidak perlu takut dan jangan menggubris ‘ancaman’ sejumlah elite partai, karena dipilih secara langsung oleh rakyat dengan suara signifikan dalam Pilpres lalu. “SBY mustinya berkonsentrasi bekerja optimal untuk rakyat. Berantas kolusi dan korupsi, serta wujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat,” tandas aktivis Rumah Perubahan ini.

Reshuffle kabinet mendatang menjadi titik kritis apakah SBY akan makin didukung atau justru ditinggalkan rakyat. Jika Kabinet Ahli atau Kabinet Profesional terbentuk, tentunya rakyat akan suka cita serta menaruh harapan. Namun jika ‘Kabinet Kompromisme’ yang didominasi koalisi parpol yang terwujud, tentunya rakyat akan kecewa dengan segala implikasi politiknya.

Wacana reshuffle kabinet, diyakini sudah mencapai titik klimaksnya. Presiden harus segera merespon lebih cepat, jangan sampai kepercayaan terhadap Pemerintah ini justru berubah menjadi kemarahan publik.

"Kalau waktunya tidak pasti justru menimbulkan ketidak pastian. Ketidak pastian itu bisa membuat marah publik," ujar pengamat politik LIPI Siti Zuhro, Jakarta, Senin (3/10/2011).

Jelasnya, wacana yang lagi-lagi dilontarkan oleh Istana, justru membuat masyarakat semakin tidak perduli. Masyarakat sudah cukup tahu bahwa Presiden akan melakukan reshuffle sebelum tanggal 20 Oktober 2011. Untuk itu, tidak perlu membuat spekulasi-spekulasi lagi.

"Tidak perlu terlalu berwacana. Kita sudah senang Presiden rencananya akan reshuffle. Tidak akan mengakomodasi kepentingan politik. Tidak perlu lagi ditimang-timang dulu," katanya.

Menurutnya, pekan ini adalah saat-saat yang tepat bagi Presiden untuk memberikan kepastian. Agar, masyarakat bisa lebih tenang dan menanti kinerja jajaran kabinet yang baru.

"Eksekusi saja. Kalau terus diprediksi nanti anti klimaks. Jadinya akan kacau," katanya.

Seperti yang diberitakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono tengah membicarakan formasi baru Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.

Menurut Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa, pekan ini akan menjadi sangat krusial bagi Presiden dalam memutuskan perombakan kabinetnya.

"Presiden dan wapres akan mulai membandingkan keunggulan masing-masing calon dan pada saat yang sama akan mensimulasikan untuk menghasilkan teamwork yang kuat," ujar Daniel di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/10/2011). (inilah)