Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta -- Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan bahwa aturan calon ketua umum Partai Golongan Karya harus memberikan sumbangan Rp1 miliar bukanlah kebiasaan dari Partai Golkar. Kalau memang masih sempat, Siti menyarankan agar aturan itu dibatalkan dan caketum yang sudah menyumbangkan uang bisa mengambil lagi uangnya.

Siti menegaskan pada musyawarah nasional terdahulu panitia Partai Golkar tak pernah membebankan caketumnya dengan uang. Oleh sebab itu aturan yang baru muncul sekarang tersebut sudah layak untuk dikaji ulang atau lebih baik lagi jika dibatalkan.

"Idealnya tak ada persyaratan Rp1 miliar, jadi kalau belum terlambat baiknya dikaji ulang atau dibatalkan," kata Siti saat ditemui  di kawasan Senayan, Ahad (8/5). Menurut Siti panitia dari Munaslub Partai Golkar jangan membuat aturan yang malah bisa menimbulkan kontroversi di mata publik. Apalagi, kata Siti, aturan tersebut tak ada dalam tradisi Partai Golkar.

Siti pun menilai, dengan ditetapkannya sumbangan Rp 1 miliar tersebut maka Partai Golkar dianggap telah memberatkan para calon dan kemungkinan memunculkan citra melegalkan politik uang. "Kita ini sedang berjuang agar bisa memperbaiki partai dan reformasi partai harus dikedepankan," kata Siti.

Sebelumnya delapan calon ketua umum Partai Golkar telah ditetapkan dan enam di antaranya menyetorkan sumbangan sebesar Rp 1 miliar. Enam orang tersebut adalah Ade Komarudin, Setya Novanto, Airlangga Hartarto, Priyo Budi Santoso, Mahyudin, dan Aziz Syamsuddin.

Sementara dua caketum yang menolak membayar adalah Syahrul Yasin Limpo dan Indra Bambang Utoyo. Meskipun menolak membayar sumbangan, panitia munaslub tetap meloloskan keduanya untuk bisa bertarung di pemilihan ketua umum.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menganggap masih ada dua kemungkinan yang bisa merusak rencana rekonsiliasi tersebut.

Partai Golongan Karya akan menggelar musyawarah nasional luar biasa pekan depan yang bertajuk munaslub rekonsiliasi untuk menyatukan dua kubu yang sebelumnya telah berseteru selama hampir dua tahun.

Kemungkinan pertama adalah intervensi yang mungkin muncul dari Pemerintah Indonesia. Ahmad menilai kemungkinan itu ada karena muncul sebuah isu di mana pemerintah mendukung salah satu calon ketua umum Partai Golkar.

"Ada isu yang mengatakan Istana mendukung Setya Novanto," kata Ahmad saat ditemui di kawasan Senayan, Ahad (8/5). Isu tersebut, kata Ahmad, muncul jelang gelaran Munaslub Partai Golkar dan bisa masuk kategori intervensi dari Pemerintah jika memang itu benar adanya.

Oleh sebab itu, jika isu tersebut tak benar, Ahmad mengimbau agar Pemerintah Indonesia membantah isu tersebut agar tak memunculkan suatu hal yang mengganggu rekonsiliasi Partai Golkar.

"Apakah memang Ketua Umum Golkar harus jadi kepanjangan tangan pihak tertentu? Jadi kalau memang isu itu ada, tolong Pak Joko Widodo atau Pak Luhut (Pandjaitan) membantah itu," kata Ahmad.

Kemungkinan kedua yang menurut Ahmad bisa merusak rekonsiliasi Golkar adalah cara-cara negatif yang dulu pernah diterapkan selama gelaran Munas Golkar. Salah satu cara yang dimaksud Ahmad adalah bagaimana panitia munas mendorong pemilihan ketua umum ke arah aklamasi.

Jika cara-cara itu masih terulang, ujar Ahmad, maka rekonsiliasi penuh tak akan terjadi. "Kalau cara kemarin masih diulang maka rekonsiliasi tak akan terjadi. Maka dari itu mudah-mudahan munaslub bisa menghasilkan rekonsiliasi secara penuh," katanya. (pit/cnn)

Minggu, 8 Mei 2016