Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan orang mampu yang seharusnya dapat membeli BBM Non Subsidi akan berdosa jika tetap membeli BBM bersubsidi. BBM bersubsidi sudah seharusnya diperuntukkan bagi orang yang berhak.

Hal ini disampaikan salah satu Ketua MUI Ma’ruf Amin, dalam konferensi pers yang dilaksanakan di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta, Senin (27/6/2011).

"Itu tentunya ketika pemerintah mengambil kebijakan siapa yang berhak untuk membeli Pertamax. Itu berarti masalah hak, jangan sampai orang yang harusnya mampu beli Pertamax tapi dia malah beli Premium, itu mengambil hak, itu dosa," jelas anggota Watimpres ini.

Ma'ruf mengatakan akan melakukan sosialisasi lebih lanjut terkait hal tersebut.

Ia mengimbau agar masyarakat jangan terlalu berlebihan dalam memanfaatkan energi.

"Kita jangan berlebihan hingga penggunaannya. Misalnya listrik, bagi mereka yang mampu tidak boleh menggunakan listrik tanpa batas. Pihak lain masih ada yang belum mendapatkan listrik," katanya.

Pihaknya sengaja bertemu dengan KESDM untuk menekankan agar masyarakat dapat optimal dapat menikmati pemanfaatan energi.

"MUI akan membuat fatwa (untuk hemat energi). MUI akan kerjasama dengan KESDM bagaimana nantinya masyarakat bisa disejahterakan melalui program penghematan energi dan sumber yang ada. Jangan sampai juga ada beban yang diambil oleh satu orang namun dijadikan ke beban orang lain, termasuk pencurian listrik. Itu tidak boleh," tuturnya.

Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh mengatakan hak untuk membeli BBM Premium (bersubsidi) adalah bagi golongan yang tidak mampu, sementara orang mampu menggunakan BBM non subsidi.

"Ini bisa dijadikan cara bagi ulama-ulama di daerah untuk mengingatkan masyarakat supaya mengunakan energi secara bertanggung jawab," kata Darwin d itempat yang sama.

Lucu! Urusan Pembatasan BBM Subsidi Bawa-bawa Ulama

Langkah Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh yang menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI), menghimbau masyarakat mampu untuk tak membeli BBM bersubsidi direspons reaktif oleh banyak pihak. Ada yang menganggap tindakan Darwin menjadi lucu dan tak bijaksana.

"Sangat tidak bijaksana kalau membawa agama. Urusan penyelenggaraan pemerintahan di sektor energi kok harus sampai bawa-bawa ke yang mengurusi keagamaan," kata Pengamat Perminyakan Pri Agung Rakhmanto, Senin (27/6/2011).

Ia menilai tindakan tersebut sangat tidak wajar, seharusnya pemerintah bisa mengurusi hal tersebut tanpa membawa para ulama. Menurutnya pemerintah sepantasnya mengurusi permasalahan energi dengan aturan pemerintahan yang kongkret.

"Ini kurang pas saja. Ini kan jadinya lucu kan? karena jadi seperti menggunakan atau memanfaatkan agama," ucapnya.

Menurutnya jika urusan dengan tuhan atau agama lebih baik diurusi secara personal atau individu masing-masing. Sehingga masalah urusan pemerintahan itu harus diatur oleh pemerintahan sendiri.

"Ini seperti memperlihatkan ketidakmampuan dalam mengelola dan mengatur sektor energi kan? Makanya yang kongkrit sajalah. Pemerintah urusi masalahnya dengan pemerintahan. Saya juga gak tahu kenapa bisa seperti ini," ucapnya.

Seperti diketahui, hari ini Kementerian ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) bersama dengan MUI mengadakan pertemuan untuk membahas program pengembangan budaya hemat energi.

Pada acara itu salah satu Ketua MUI Ma’ruf Amin mengatakan, orang mampu yang seharusnya dapat membeli BBM non subsidi akan berdosa jika tetap membeli BBM bersubsidi. BBM bersubsidi sudah seharusnya diperuntukkan bagi orang yang berhak. (detikFinance)