Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta - Walau menangkap sejumlah koruptor, Indonesia tercatat sebagai negara koruptor. Dari 65 negara, Indonesia tercatat di urutan ke-47 sebagai negara terkorup.

Hal ini dikemukakan Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso setelah melihat hasil survei Internasional di Washington DC. Di hadap wartawan, Priyo mengatakan, sangat prihatin atas kondisi tersebut.

"Hendaknya semua pihak menggunakan survei ini sebagai bahan instrokpeksi. Saya prihatin dengan keadaan hari ini bahwa sebuah lembaga survei Internasional mengumumkan di Washington DC bahwa korupsi di Indonesia dari 65 negara menduduki posisi ke-47, ini merupakan momen bagi kita semua, setiap elemen," ujar Priyo Budi Santoso seusai Dialog Kebangsaan 'Revitalisasi Negara Terhadap Pancasila : Masihkah  Indonesia Bangsa Yang Pancasilais ?' di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/6/2011).

Ia mengimbau, para penegak hukum setidaknya memanfaatkan survei ini untuk menunjukkan taringnya dalam penegakan hukum ke arah yang lebih, terutama dalam memberantas korupsi.

"KPK, Kepolisian, Kejaksaan supaya lebih unjuk gigi dalam memberantas korupsi. Kalau kita tidak hati-hati, saya khawatir negara ini terjun ke arah negara gagal," imbuhnya.

Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan, pembenahan partai politik menjadi mutlak jika Indonesia tidak ingin melorot ke posisi bawah. Hal ini menanggapi Survei The World Justice Project yang mencatat Indonesia berada di urutan ke 47 atau kedua terbawah dari negara-negara Asia Pasifik.

"Menyoal pemberantasan korupsi itu tidak bisa hanya oleh KPK saja. Partai politik itu juga harus dibenahi. Masa iya kalau mau jadi sekretaris jenderal, kalau mau jadi anggota DPR, harus bayar sekian. Bagaimana ini," ujar Busyro kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (14/6/2011).

Bukan tanpa alasan Busyro mengatakan demikian. Ia menilai politik duit bermain untuk mendapatkan jabatan tertentu menengok banyaknya anggota DPR terseret kasus cek pelawat dalam pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Miranda Goeltom. "Jadi rekrutmen pejabat publik harus dibenahi," imbuhnya.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Johan Budi SP juga menekankan bahwa survei itu perlu dilihat parameternya karena itu merupakan penilaian per negara.

"Jadi tidak serta merta KPK. Memang KPK punya kontribusi tapi tidak sepenuhnya tanggung jawab KPK. Harus dilihat parameternya," ujar Johan. (Tribunnews)