Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta – Karena batal dibangun, dana pembangunan gedung baru DPR telah dikembalikan seluruhnya ke kas negara. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menegaskan saat ini DPR menyerahkan sepenuhnya kebijakan pembangunan gedung baru DPR kepada pemerintah.

"Iya (dikembalikan seluruhnya dana pembangunan gedung baru DPR), dari rapat yang ada, sisanya dikembalikan semua," ujar Priyo di Gedung DPR, Senayan, Jumat (21/10/2011).

Menurut Priyo, dari hasil rapat yang dipimpin langsung olehnya tersebut pimpinan DPR dan anggota lainnya menyepakati jika dana yang saat ini berada di DPR dikembalikan seluruhnya ke kas negara. Hal ini diputuskan karena pembangunan gedung baru DPR sampai saat ini masih menjadi polemik.

"Ya pasti kita kembaikan dulu supaya tidak ngendon disini tidak digunakan bukan karena tidak bisa tapi karena ada problem," imbuhnya.

Meski begitu, Priyo mengaku tidak mengatahui berapa jumlah dana yang dikembalikan ke kas negara tersebut. Namun dirinya memastikan dana tersebut sudah dikembalikan seluruhnya, sehingga tidak ada sisa dana yang dipegang DPR.

"Yang dibicarakan hari itu angkanya saya tidak tahu, Rp 600 Milyar atau Rp 800 Milyar yang jelas itu dikembalikan," katanya.

Lebih lanjut, Priyo mengatakan, pada prinsipnya DPR memerlukan sebuah gedung baru yang bisa digunakan untuk keseharian kerja para anggota DPR. Namun karena masih kencangnya polemik dan perdebatan yang timbul di masyarakat, sehingga DPR memutuskan mengambil jalan tengah untuk mengembalikan saja dana tersebut ke kas negara.

"DPR terima jadi saja dari pemrintah walalahualam, mau dibangun alhamdulilah, kalau tidak dibangun kebangetan, kalau boleh jujur kita butuh. Hanya saja kemarin salah kaprah, ada kolam ikan, kolam renang, spa, ada kakaliruan dalam komunikasi kemarin," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Pius Lustrilanang menyatakan, DPR telah mengembalikan sebagian anggaran pembangunan gedung baru DPR sebesar Rp620 miliar ke Kas Negara.

Pembatalan pembangunan gedung baru DPR, berawal dari pembatalan proses tender berdasarkan rapat konsultasi antara BURT DPR dan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto pada Mei 2011 lalu.

Gedung baru DPR yang akan dibangun itu akan memakan biaya sebesar Rp777 miliar, berdasarkan rekomendasi Kementerian PU. Gedung itu didesain terdiri dari 26 lantai yang sebelumnya direncana 36 lantai.

Anggaran sebesar Rp777 Milyar ini sebenarnya sudah mengalami pemangkasan dari anggaran awal yakni sebesar Rp1 Triliun, karena desakan masyarakat yang tidak setuju dengan rencana pembangunan tersebut. (nasional)