Berjalan lebih dari setahun, drama kasus Bibit-Chandra akhirnya Senin (25/10) menuju titik akhir. Kejaksaan memilih opsi pengesampingan (deponering) perkara ini. Dengan diambilnya keputusan deponeering ini, dua pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, kini secara legal nasibnya terkatung-katung.

Seluruh keperkasaan dan kewibawaan hukum Republik Indonesia mulai hari ini harus memaklumatkan kepada dunia bahwa hukum telah mati. Mati karena dipaksa bersujud dan menyembah kepada superman mahaperkasa bernama Gayus Tambunan.

Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

Forum

Redaksi

Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan Presiden bukanlah simbol negara. Sehingga, aksi pengumpulan koin untuk Presiden bukan merupakan penghinaan kepada simbol negara. Ia menjelas-kan lambang Negara adalah Garuda Pancasila. Simbol Negara adalah Bendera, Bahasa, Lambang Negara & Lagu Kebangsaan. Keduanya diatur dalam diatur dalam UUD 45 pasal 36A & UU no.24 th.2009.

"Kalau presiden, wapres bisa berganti. Tapi bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaaan tidak akan pernah berganti," ujarnya di Jakarta, Jumat (4/2/2011).

Bambang mengaku khawatir jika istilah simbol negara ini akhirnya terlanjur memasyarakat dan mengacaukan istilah ketatanegaraan yang ada. "Pernyataan bahwa aksi pengumpulan koin untuk presiden melecehkan simbol negara adalah keliru," kata Bambang.

Ia menambahkan pada putusan MK nomor 013-022/PUU-IV/2006 tentang delik penghinaan terhadap kepala negara yaitu pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 45 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. "Ini kan soal kebebasan berpendapat dan berekpresi yang dijamin UU," ujar Bambang.

Sebagaimana diberitakan, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Anton Bachrul Alam mengatakan Mabes Polri siap menunggu laporan perihal gerakan "koin untuk Presiden" yang dianggap melecehkan simbol negara (Presiden). "Iya betul. Itu pelecehan simbol negara. Kami selalu siap (memeriksa) dan kami menunggu," ujarnya di Mabes Polri, Jakarta, kemarin.

Ada beberapa anggota DPR yang terancam diperiksa. Mereka adalah Bambang Soesatyo (Golkar), Desmon Mahesa (Demokrat), Syarifuddin Suding (Hanura), Nasir Jamil (PKS), Edi Ramli Sitanggang (Demokrat).

Lima anggota DPR tersebut diketahui mengisi kotak "Koin untuk Presiden", yang ditaruh di depan ruangan Komisi III DPR, Gedung DPR, Selasa 25 Januari 2011. [bar](INILAH.COM)