Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta - Rapat Konsultasi pimpinan DPR dengan lembaga penegak hukum seperti KPK dan Polri yang sedianya digelar Selasa (27/9/2011) batal digelar. Alih-alih ada titik temu antara Badan Anggaran DPR dengan KPK, dua pimpinan Banggar justru kembali dipanggil KPK Rabu (28/9/2011). Siapa yang kuat?

Upaya jalan tengah yang ditawarkan pimpinan DPR dengan aparat penegak hukum khususnya KPK terkait perseteruan Badan Anggaran DPR dengan KPK kandas di tengah jalan. Karena tamu yang diundang Pimpinan DPR, tak satupun yang datang. Alasannya, baik KPK maupun pimpinan Polri mengaku surat dari DPR mendadak.

"Kita atur lagi waktunya kita tunda barangkali hari Kamis atau Jumat mudah-mudahan bisa kita selenggarakan," harap Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso usai rapat konsultasi dengan pimpinan DPR di gedung DPR, Jakarta, Selasa (27/9/2011).

Priyo mengatakan pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan dengan segera persoalan yang terjadi antara pimpinan Banggar dengan KPK. Dia berpandangan, rapat konsultasi Pimpinan DPR dengan KPK dan Polri bertujuan agar aksi boikot pembahasan anggaran segera berakhir.

"Karena pembicaraan APBN mandek dan tidak bergerak, ini akan membahayakan sendi-sendi. Karena masalah APBN masalah pembangunan, kesehatan dan lain-lain harus tetap berjalan," paparnya.

Dia membantah tudingan sebagian pihak yang menyebutkan rapat konsultasi antara Pimpinan DPR dengan pimpinan KPK, Kapolri, dan Jaksa Agung sebagai upaya intervensi DPR ke aparat penegak hukum. "Saya pastikan DPR tidak intervensi sedikitpun," tegas Priyo.

Sementara dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Tamsil Linrung mengatakan pihaknya tidak akan menghadiri panggilan KPK kali kedua terkait kasus suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. "Kami datang setelah rapat konsultasi dengan pimpinan KPK, Kamis besok," ujarnya.

Politikus PKS ini menyebutkan jika KPK menginginkan dokumen terkait pembahasan APBN, Tamsil menyebutkan agar KPK bisa mengambil dokumen yang dimaksud. "Bisa juga KPK datang ke DPR ambil dokumen yang dimaksud," cetusnya.

Sementara terpisah Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan pihaknya akan memanggil kembali dua pimpinan Banggar terkait kasus suap Kemenakertrans. "Pemeriksaan terhadap Banggar pekan lalu belum selesai. Saya sudah dapat informasi bahwa dua wakil Ketua Banggar yaitu Tamsil Linrung dan Olly Dondokambey akan diperiksa lagi Rabu 28 September sebagai saksi kasus suap Kemenakertrans,” katanya, di Kantor KPK, Jakarta, Selasa (27/9/2011).

Banggar mengancam memboikot pembahasan RAPBN 2011 sebelum ada kejelasan antara DPR dan KPK terkait dengan pemeriksaan pimpinannya awal pekan lalu. Langkah yang ditempuh Banggar dimaksudkan sebagai bentuk protes atas sikap KPK yang memeriksa pimpinan Banggar di luar topik surat pemanggilan yakni terkait dengan saksi kasus suap di Kemenakertrans.

Aksi Banggar ini dikecam banyak pihak. Banggar DPR dinilai justru bakal melanggar konstitusi jika mengabaikan tugas konstitusionalnya yakni dalam bidang penganggaran.Namun aksi Banggar itu tak banyak berpengaruh pada KPK. Buktinya, KPK justru memanggil kali kedua dua pimpinan Banggar. Jadi siapa yang kuat? [mdr](inilah)