Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Kediri - majalahbuser.com, Bank Indonesia Kediri, Jawa Timur, mendukung rencana pendirian bandara di wilayah Jatim bagian selatan, dengan harapan bisa lebih menggerakkan sektor perekonomian daerah.

"Bandara, semua kepala daerah harus duduk bersama. Misalnya, kemarin di Trenggalek, mendukung perlu adanya bandara, namun tidak harus di Trenggalek," kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kediri Djoko Raharto dalam acara forum ekonomi daerah "Sinergi mengakselerasi pembangunan Kediri" di Kantor BI Kediri, Selasa, 29 Maret 2016

Ia mengaku belum bisa menentukan daerah yang tepat terkait dengan pembangunan bandara. Ia menilai, perlu ada pembicaraan lebih intensif lagi di antara kepala daerah terutama di Jatim bagian selatan misalnya Kediri, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, dan sekitarnya.

"Ego masing-masing harus diletakkan dulu, guna membahas letak (bandara) yang menguntungkan dan itu terserah mereka (kepala daerah)," ujarnya.

    

Ia juga mengatakan, banyak persiapan jika harus dibangun bandara. Namun, ia mengapresiasi sebab saat ini pemerintah sudah membuat berbagai macam perbaikan jalur misalnya dengan tol Surabaya-Solo, serta adanya rencana pembangunan rel ganda kereta api. "Infrastruktur yang strategis itu harus duduk bersama," tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar menilai salah satu daerah yang ideal dengan adanya bandara adalah Kabupaten Kediri, sebab Kediri berada di tengah. Posisi Kediri jika dari Kabupaten Trenggalek tidak terlalu jauh, termasuk dari Jombang, Blitar, Nganjuk, Madiun, dan sejumlah daerah lain.

Namun, ia mengaku belum koordinasi lagi dengan lebih intensif rencana pendirian bandara di Kabupaten Kediri. Ia hanya berharap, ada kebijakan tepat untuk pembangunan daerah demi kesejahteraan rakyat.

Wakil Bupati Kediri Masykuri mengaku pemerintah kabupaten memang berkomitmen untuk membuat bandara. Terdapat tiga titik yang direncanakan untuk pembangunan yaitu di Kecamatan Plosoklaten, Kunjang, dan Tarokan.

"Kami berusaha semaksimal mungkin dan kami siap di antara daerah di Jatim. Kami sudah lakukan FS (feasibility study/ analisis kelayakan usaha)," ujar Masykuri.

Ia mengaku, proses yang diajukan sekitar 80 persen. Untuk regulasi baik ke pusat maupun ke Pangkalan TNI AU Iswahjudi (Lanud Iswahjudi) diserahkan ke pust. "Untuk lanud itu regulasi pusat," ujarnya singkat. (adv/humas)

Selasa, 29 Maret 2016