Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan pemerintah melalui tim khusus tengah berupaya melakukan pembebasan terhadap 7 WNI anak buah kapal (ABK) Tugboat Charles 001 dan tongkang 152. JK memastikan pemerintah Filipina akan membantu pembebasan para sandera dari kelompok bersenjata.

"Sedang dikerjakan oleh tim. Crisis center di bawah (koordinasi) Polhukam, ada BIN, ada kepolisian. Sedang dicari solusinya," ujar JK usai berbuka puasa bersama di Jenggala Center, Jl Ciamis 1, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Sabtu (25/6/2016).

JK menegaskan pemerintah akan mengupayakan sejumlah cara untuk membebaskan ketujuh WNI. "Pokoknya bagaimana sandera itu bisa kita lepaskan. Pemerintah Filipina juga jamin akan keras hadapi itu," katanya. "Iya Duterte (Presiden Filipina Rodrigo Duterte) itu keras. Sehingga ia ingin selesaikan dengan keras," sebut JK.

Penyanderaan terhadap 7 WNI terjadi di Laut Sulu pada 20 Juni. Dua kelompok berbeda mengangkut ABK Kapal Charles. Kelompok pertama membawa tiga sandera dan kelompok kedua membawa dua sandera. Diduga kelompok ini dari faksi Abu Sayyaf. Sedangkan 6 ABK sisanya dibiarkan melanjutkan perjalanan.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyebut motif para penyadera adalah murni karena ekonomi, bukan politik.

"Motivasinya sudah dipastikan masalah uang tadi, nggak ada motivasi politik," ucap Gatot usai buka puasa di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (24/6/2016).

Gatot mengatakan pemerintah Indonesia memang tidak menghendaki adanya tebusan-tebusan, tapi pihak penyandera selalu berusaha untuk mendapatkan uang tersebut. "Mereka kan motivasinya banyak. Ya siapa tahu kan dengan berusaha seperti ada tebusan-tebusan," ujarnya.

Soal simpang siur informasi penyanderaan di awal, Gatot menjelaskan memang saat ada info tersebut, pemerintah Indoensia langsung mengecek ke Filipina. Namun kepolisian maupun angkatan laut Filipina membantah ada penyanderaan.

"Karena memang begitu disandera semua dimatikan dan kapal tetap berjalan. Diperkirakan dalam waktu dekat sampai ke Samarinda. Nah, baru begitu ada telepon benar, baru kita lacak," tutur Gatot. Setelah pelacakan itulah baru diketahui benar ada penyanderaan. "Kan takutnya begini. Takutnya ini hanya penipuan saja kan,' imbuhnya.

Saat ini upaya pembebasan kembali diupayakan oleh pemerintah Indonesia. "Komunikasi kita intens, dan Filipina berjanji akan segera menindaklanjuti," ucap Gatot.

Menko Polhukam Luhut Pandjaitan menyampaikan kelompok bersenjata di Filipina yang menyandera tujuh ABK Kapal Charles 001 sudah meminta tebusan. Nilainya, Luhut belum mengungkapkan.

"Minta tebusan, angkanya mau diverified lagi," jelas Luhut di kantornya di Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (24/6/2016).

Penyanderaan itu terjadi pada 20 Juni lalu. Dua kelompok berbeda mengangkut ABK Kapal Charles. Kelompok pertama membawa tiga sandera dan kelompok kedua membawa dua sandera. Diduga kelompok ini dari faksi Abu Sayyaf. Sedangkan 6 ABK sisanya dibiarkan melanjutkan perjalanan.

Luhut juga menyampaikan sebenarnya menyusul terjadi penyanderaan beberapa waktu lalu, dilakukan moratorium pengiriman batu bara hingga ada pengawalan. "Sudah diberitahu oleh Menhub bahwa moratorium itu tidak boleh lewat, karena penyanderaan ini," tegas dia.

Pemerintah sudah membentuk Crisis Center dan akan melakukan komunikasi serta koordinasi untuk membebaskan penyandera.

(dtk/bsr2)

Sabtu, 25 Juni 2016