Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta - FORUM Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mencatat, selama tujuh tahun terakhir, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penyimpangan anggaran sebesar Rp103,19 triliun.

Fakta itu dipaparkan Sekjen Fitra Yuna Farhan dalam konferensi pers bertema Evaluasi 5+2 tahun pemerintahan SBY di Jakarta, kemarin. Menurut Yuna, dari penyimpangan Rp103,19 triliun, baru Rp37,8 triliun yang ditindaklanjuti.

Ia menjelaskan terdapat Rp17,93 triliun penyelesaian kerugian negara yang harus dituntaskan. Sayang, lagi-lagi negara baru mampu mengangsur Rp1,8 triliun. "Dari 305 kasus senilai Rp33,6 triliun yang diserahkan ke penegak hukum, sebanyak 139 kasus yang masih ditindaklanjuti."

Itu artinya, kata Yuna, perampokan uang rakyat oleh elite politik dan birokrasi masih terus terjadi dalam tujuh tahun terakhir. Elite politik di Senayan ataupun kementerian dituntut untuk menghidupi partai politik, mengembalikan modal dana kampanye, mencari modal kampanye, dan memperkaya diri dengan merampok uang rakyat dari APBN.

Penggerogotan anggaran, tutur Yuna, dapat terjadi dengan modus dari tahap pembuatan program, pengalokasian anggaran, hingga realisasi program.

"Dari setiap tahapan, memang politik anggaran membuat terbuka praktik perampokan negara, mulai dari penyusunan program, ada diskresi, dan pembahasan di ruang-ruang gelap, ruang-ruang tertutup, penentuan atau alokasi ke kementerian, lembaga, dan transfer daerah," paparnya.

Berdasarkan penelitian Fitra, anggaran yang rentan diselewengkan para elite, antara lain, belanja modal, belanja sosial, perjalanan dinas, dan dana transfer daerah, seperti dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah.

Temuan BPK selama tujuh tahun terakhir, kata Yuna, hanya dijadikan ritual prosedur tahunan tanpa perbaikan ataupun efek jera. Hal itu disebabkan pemerintah tidak mampu menghemat anggaran dan Istana tidak bisa menjadi lokomotif penghematan anggaran.

"Hampir setiap tahun belanja perjalanan dinas mengalami peningkatan, begitu pula dengan penyimpangan belanja perjalanan dinas," ujar Yuna.

Namun, Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha memastikan Presiden sudah menindaklanjuti setiap penyimpangan anggaran. "Presiden punya komitmen kuat dan jelas dalam penggunaan anggaran negara dan selalu menyerukan penghematan anggaran," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Julian menegaskan Presiden akan selalu membenahi pengelolaan anggaran negara, dengan optimasi anggaran, bukan malah menimbulkan kebocoran dan pemborosan. "Instruksi presiden tegas agar kementerian, pemerintahan, BUMN, melakukan efisiensi dan optimasi anggaran." (*/X-3) (MICOM)