Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Kediri - majalahbuser.com, Pemerintah Kabupaten Kediri dalam permasalahan yang terjadi pada program Susu Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) 2011 ini tidak pernah menyatakan menutup pabrik PT Genius. Yang dilakukan Pemkab Kediri adalah menghentikan programnya yaitu Program Susu UKS 2011.

"Menutup pabrik dengan menghentikan program itu jelas berbeda artinya. Pemkab tidak pernah menyatakan menutup pabrik, tapi menghentikan program Pemkab dalam pemberian bantuan susu bagi anak sekolah di tahun 2011 ini," jelas Plt Kabag Humas dan Protokol Pemkab Kediri, Edhi Purwanto, pada Jumat siang (28/10) melalui telepon.

Disampaikan Edhi, dalam permasalahan yang menyangkut susu Genius akhir-akhir ini kewenangan Pemkab adalah menghentikan programnya, karena program susu UKS ini memang program Pemkab dalam upaya peningkatan gizi bagi murid sekolah yang jauh dari pusat-pusat pemerintahan kecamatan, yang mana program ini sudah berjalan selama 7 tahun.

Terkait Susu UKS

Kalau ternyata tahun ini dalam pelaksanaan di lapangan kemudian terjadi permasalahan, maka wewenang Pemkab untuk menghentikan program tersebut. Sangat tidak bijak kalau sampai melakukan penutupan pabrik yang melibatkan banyak tenaga kerja dan menyerap hasil produk masyarakat, apalagi terhadap pabrik yang telah mengantongi ijin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Justru tugas pemerintah, lanjut Edhi, terhadap keberadaan industri susu di wilayah Kabupaten Kediri, industri susu milik siapapun itu, tugas pemerintah adalah melakukan pembinaan, bukan penutupan. Karena penutupan sebuah industri atau pabrik itu dampak yang ditimbulkannya akan melibatkan banyak pihak, termasuk masyarakat yang selama ini menggantungkan kebutuhan hidupnya pada pabrik itu seperti para pengecer atau pedagang keliling termasuk seluruh keluarganya.

"Saya pikir kita harus bijak. Jika ada kesalahan ya diperbaiki, bukan dimatikan," urai Plt Kabag Humas dan Protokol Edhi Purwanto. Edhi berharap masyarakat tidak terpancing pada isu-isu yang menyesatkan, apalagi yang berupaya mengadu domba diantara pihak dengan tujuan menguntungkan bagi kelompok tertentu.

Sementara itu dari penjelasan yang disampaikan oleh direktur rumah sakit umum daerah (RSUD) Pare, dr. Hermawan, bahwa biaya bagi korban keracunan susu yang sampai mendapat perawatan rumah sakit, seluruh biayanya telah dicukupi atau dibayar oleh kontraktor rekanan dalam program susu UKS tahun 2011. Ini dilakukan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban rekanan dalam pelaksanaan program yang membantu susu gratis bagi hampir 14 ribu anak tersebut.

"Biaya ditanggung rekanan pelaksana program, bukan dibayar oleh Pemkab Kediri," jelas dr. Hermawan singkat.

Dalam menyikapi permasalahan yang terkait pelaksanaan program Susu Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) tahun 2011 ini maka perlu adanya kejelasan atas berbagai hal yang menyebabkan timbulnya peristiwa yang dialami sebagian murid usai minum susu gratis bantuan pemerintah. Kejelasan atas berbagai hal tadi tentunya bukanlah kejelasan menurut versi masing-masing pihak yang mempunyai kepentingan tertentu, tetapi sebuah kejelasan yang disertai dengan pembuktian. Kejelasan dengan pembuktian tadi mutlak diperlukan agar persoalan susu ini tidak melebar menjadi komoditas yang sarat akan muatan-muatan politis ataupun bisnis tertentu, yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, yang justru akan mengaburkan akar penyebab peristiwa itu yang sesungguhnya.

"Dalam persoalan ini memang perlu ada kejelasan yang disertai pembuktian akurat, agar masalah ini tidak dibiaskan kemana-mana yang justru mengaburkan penyebab yang sesungguhnya. Ini penting karena dalam menyikapi segala persoalan itu pemerintah harus bijak dengan tinjauan dari berbagai sudut pandang, sehingga apapun hasilnya nanti akan menjadi bahan pertimbangan yang akurat pula bagi pemerintah dalam perumusan kebijakan atas program pembangunan yang dilaksanakan," jelas Plt Kabag Humas dan Protokol Pemkab Kediri, Edhi Purwanto, dari kediamannya, Minggu siang (30/10).

Menurut Edhi Purwanto, pada peristiwa yang dialami sebagian murid usai meminum susu gratis bantuan program Susu UKS tahun ini, sesuai data dari petugas pelaksana program, ada beberapa fakta di lapangan yang perlu mendapat perhatian semua pihak.

Pertama, murid-murid penerima bantuan susu gratis program Susu UKS 2011 ini semua menerima susu dari produk yang sama. Sebanyak hampir 14 ribu murid di 75 lembaga sekolah SD dan MI di 2 kecamatan. Dari jumlah tersebut, tidak semua murid mengalami masalah tetapi hanya sebagian murid saja.

Kedua, proses pengirimannya sama, yaitu dari pabrik diangkut dengan kendaraan menuju masing-masing sekolah pada pagi hari, dan susu dibagikan ke murid-murid pada jam istirahat pertama. Artinya, ada jeda waktu antara saat kedatangan susu dengan saat pembagian susu kepada murid-murid. Dalam jeda waktu tersebut semua kemungkinan bisa terjadi, karena sekali lagi tidak semua murid mengalami masalah.

Ketiga, uji laboratorium yang dilakukan Dinas Kesehatan beberapa waktu lalu, hasilnya menunjukkan bahwa kondisi susu yang dikonsumsi murid itu dalam keadaan normal.

Dari beberapa fakta di lapangan tadi, lanjut Edhi, jika tidak didukung dengan penjelasan logis dengan pembuktian akurat, maka tidak heran jika kemudian muncul berbagai macam asumsi dan kemungkinan terhadap penyebab dari peristiwa program Susu UKS 2011 ini, mulai dari  kesalahan produk susu itu sendiri, alergi terhadap susu, sampai pada kemungkinan sabotase produk susu untuk kepentingan politis dan bisnis oleh kelompok tertentu, dan sebagainya. Munculnya berbagai asumsi dan kemungkinan tadi tentunya sah-sah saja, karena secara logika, jika seandainya kesalahan ada pada produk susu, maka seharusnya semua murid mengalami masalah, tidak cuma sebagian saja. Ini tentu ada hal lain yang belum terjelaskan dan belum terungkap sebagai penyebab dari peristiwa tersebut.

Maka akan lebih bijak jika persoalan ini dikembalikan kepada persoalan pokok yang sesungguhnya, dengan mengungkap apa sebenarnya penyebab itu sendiri dan penjelasan yang didasari kajian dari semua sudut pandang. Tidak justru menarik-narik persoalan ini ke dalam area kepentingan politis maupun kepentingan bisnis tertentu yang semakin mengaburkan pokok persoalan yang sesungguhnya. Dan masyarakat tidak perlu terpancing pada isu-isu yang menyesatkan dan membodohi rakyat atau bahkan yang dapat menimbulkan fitnah. Apalagi yang berupaya mengadu domba diantara pihak dengan tujuan menguntungkan bagi kelompok tertentu dengan cara pembunuhan karakter.

Pemkab Kediri telah melaksanakan program Susu UKS ini sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menggunakan mekanisme lelang tender secara terbuka melalui Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE). Tentunya pemenangnya adalah pihak yang dapat memenuhi spesifikasi sesuai ketentuan program.

"Pemkab Kediri selalu terbuka bagi masukan-masukan  dan bukti-bukti yang bisa membantu memperjelas persoalan ini, sehingga bisa menjadi pertimbangan kebijakan di masa yang akan datang," tambahnya. (ed/adv)