"Tanpa mengecilkan kurun waktu dua pemerintahan terdahulu, perlu dipahami kasus masih berjalan, semata mengalami penundaan," katanya, saat jumpa pers di Kantor Presiden, Kamis (23/6/2011).

Marty menyebutkan, tidak diekseskusinya Zaenab oleh pemerintahan Arab Saudi bukan karena upaya diplomasi pemerintahan KH Abdurrahman Wahid kala itu. Penundaan eksekusi itu, semata-mata karena korban saat kejadian berlangsung memiliki anak berusia satu tahun.

Menteri yang kini jadi sorotan ini menyebutkan, hukuman pancung terhadap Zaenab masih terbuka peluang untuk dilakukan. "Status hukum tunggu anak dewasa, sampai akil baligh. Dan nantinya akan ditanyakan apakah akan memaafkan atau tidak. Setelah ditanyakan baru status akan ditentukan," paparnya.

Pernyatan serupa juga disampaikan Duta Besar RI untuk Arab Saudi Gatot Abdullah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR, Kamis (23/6/2011) petang. Dia menyebutkan, hingga saat ini Zaenab masih ditahan pemerintahan Arab Saudi. "Prosesnya memang ada intervensi kepala negara untuk pemaafan Zaenab. Tapi sebetulnya Siti Zaenab belum dimaafkan," ujarnya.

Dia menekankan, penundaan proses eksekusi bukan karena proses diplomasi politik yang dilakukan mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid. Gatot menegaskan, proses penundaan eksekusi semata-mata karena menunggu anak korban hingga aqil baligh.

"Saat aqil baligh, akan ditanya apakah mau memaafkan pembunuh ibunya atau tidak? karena itu ditunggu oleh hukum pidana. Tapi jika anak itu nanti bilang, saya tidak memaafkan Zaenab, maka selesailah Zaenab," terang Gatot.

Gatot memaparkan ada dua jenis hukum di Arab Saudi yakni hukum khas (private right) dan hukum aam. Tindak pidana pembunuhan masuk dalam kateori hukum khas. Dalam status hukum ini, sambung Gatot, posisi raja Arab Saudi tidak bisa memaafkan,

"Ini hukum acaranya. Kewenangan raja hanya terbatas pada vonis hukum aam (umum), bukan pidana khusus," papar Gatot. Yang bisa dimaafkan oleh raja Arab Saudi, kata Gatot, hukum umum bukan pidana khusus seperti kasus terorisme, makar, narkotika dan sejenisnya.

Terkait kasus Ruyati, Gatot mengaku pihaknya tidak menyarankan Presiden SBY untuk berkorespondensi kepada Raja Arab Saudi. Dia berkilah, pidana yang dilakukan Ruyati merupakan pidana khusus yakni membunuh majikan perempuannya. "Ruyati bukan takzir, kita tidak meyarankan presiden mengirim surat. Tapi itu hak khususnya ahli waris," terangnya.

Penjelasan pejabat Kementerian Luar Negeri ini memang cukup mengejutkan. Klarifikasi yang disampaikan seperti meruntuhkan 'mitos' terhadap peran Gus Dur dalam penanganam TKI di luar negeri. Puteri kandung Gus Dur, Yenni Wahid mengomentari berragam pernyataan pejabat Kementerian Luar Negeri yang meruntuhkan cerita kegigihan Gus Dur dalam melakukan pembelaan terhadap TKI.

Melalui akun twitternya @yenniwahid, dia menyebutkan pernyataan pejabat Kemlu hanyalah upaya untuk menutupi kelemahan dirinya sendiri. "Ada pejabat coba kecilkan peran Gus Dur dalam membela TKI. Bukankah lebih baik kalau belajar dari Gus Dur," tulisnya seraya menyebutkan yang dibela Gus Dur bukan cuma Siti Zaenab, namun ada juga Adi Asmawi.

Yenni memaparkan, peran Gus Dur dalam pembelaan terhadap TKI di antaranya dengan menampung sekitar 90-an TKI yang dikejar-kejar polisi Diraja Malaysia di kediaman Gus Dur di Ciganjur. Kasus yang muncul, sambung Yenni cukup beragam.

"Seperti mereka harus urus surat untuk mengambil gaji yang tidak dibayarkan, kasus pembunuhan, korban maupun pelaku sama-sama orang Indonesia. Gus Dur pergi ke keluarga korban untuk memintakan maaf bagi pelaku," urai Yenni.

Ketua Umum PKB Indonesia ini pun mengakui, upaya Gus Dur dalam membela para TKI tak semuanya berhasil. Namun menurut Yenni, ada poin penting yang dilakukan Gus Dur yakni ada usaha dalam membantu TKI. "Itulah yang beda di kasus Ruyati. Kemlu dan pejabat lainnya harus belajar," cetus Yenni.

Terpisah, Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah menyayangkan pernyataan pejabat Kementerian Luar Negeri dengan menyangsikan peran Presiden Gus Dur terkait penundaan eksekusi Siti Zaenab. "Tidak etis juga ketika Menlu menyangsikan peran Gus Dur dalam membela Siti Zaenab karena faktanya pada 1999 mau dieksekusi mati dan berkat Gus Dur dia bisa ditunda. Sampai hari ini tidak ada eksekusi," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/6/2011).

Dalam RDP Komisi I DPR dengan Dubes RI untuk Arab Saudi Gatot Abdullah, mayoritas aggota DPR mempertanyakan peran kultural yang dilakukan pejabat Kemlu dan KBRI dalam melakukan lobi terhadap otoritas Arab Saudi terkait penanganan TKI. Karena, posisi Raja Arab Saudi, memiliki peran sentral dalam hukum dan pemerintahan.

Dalam kesempatan tersebut, adik kandung Gus Dur, Lily Wahid menyebutkan peran kultural itulah yang dilakukan Gus Dur dalam berhubungan dengan Raja Arab Saudi. Dia menyebutkan hanya Gus Dur yang bisa membuat tertawa Raja Arab saat dirinya menjadi Presiden.

"Cuma Gus Dur yang bisa membuat Raja Fahd tertawa terbahak-bahak. Bahkan itu ada halaman muka media Arab Saudi, dipasang Raja Fahd tertawa terbahak-bahak sampai langit-langit mulutnya kelihatan," ujar Lily Wahid.

Yang membuat Raja Fahd tertawa, kata Lily, Gus Dur menyebutkan ke Raja Fahd bahwa yang bersangkutan merupakan orang yang tidak dimengerti Gus Dur. "Karena satu-satunya orang Arab yang hanya memiliki satu orang istri," ujar Lily menirukan Gus Dur. Pernyataan itulah, menurut Lily, yang membuat Raja Fahd tertawa terbahak-bahak.

Pernyataan pejabat Kemlu terkait posisi Zaenab yang masih mendapat ancaman eksekusi mati oleh otoritas Arab Saudi di satu sisi memang informasi yang harus diketahui publik. Namun, mengecilkan peran Gus Dur dalam proses penundaan eksekusi Siti Zaenab merupakan langkah yang etis. Ini justru kontraproduktif. [mdr](inilah)