Sikap Kami
Berjalan lebih dari setahun, drama kasus Bibit-Chandra akhirnya Senin (25/10) menuju titik akhir. Kejaksaan memilih opsi pengesampingan (deponering) perkara ini. Dengan diambilnya keputusan deponeering ini, dua pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, kini secara legal nasibnya terkatung-katung,
Seluruh keperkasaan dan kewibawaan hukum Republik Indonesia mulai hari ini harus memaklumatkan kepada dunia bahwa hukum telah mati. Mati karena dipaksa bersujud dan menyembah kepada superman mahaperkasa bernama Gayus Tambunan.
Redaksi Iklan Pemasaran : Komplek Ruko Stadion Brawijaya Jl. Ahmad Yani D-6 Kediri
Telp.(0354)-7000500 Fax. 0354 – 692543 E-mail : redaksi@majalahbuser.com
copyright . 2011 @ majalahbuser.com
Opini
Friend Link
Redaksi Iklan Pemasaran : Komplek Ruko Stadion Brawijaya Jl. Ahmad Yani D-6 Kediri
Telp.(0354)-7000500 Fax. 0354 – 692543 E-mail : redaksi@majalahbuser.com
copyright . 2011 @ majalahbuser.com
PKS Desak Mendiknas Tarik Buku Serial SBY
Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak Kemendiknas menarik kembali buku serial "Lebih Dekat dengan Presiden SBY" yang diperbantukan di sekolah di Tegal, Jateng. Peredaran buku ini sangat bernuansa politis. "Saya menemukan buku tersebut pada kunjungan kerja reses bulan ini. Buku terdiri dari 10 seri lebih dekat dengan Presiden SBY.
Katanya bantuan pusat menggunakan dana alokasi khusus pendidikan," ujar anggota Komisi X DPR dari FPKS, Rohmani, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/1/2011).
Rohmani menilai keberadaan buku ini sangat mengecewakan DPR. Sebab seolah Presiden SBY sedang menebar aroma kampanye kepada calon pemilih pemula yakni pelajar SMP.
"Kemendiknas harus memprioritaskan kepentingan pendidikan bangsa dibanding kepentingan politik dengan secepatnya menarik peredaran buku tentang SBY yang ditemukan di sejumlah SMP di Kabupaten Tegasl, Jawa Tengah," pinta Rohmani.
Banyak kejanggalan dalam keberadaan buku tersebut. Jika tanpa muatan politis, kenapa hanya Presiden SBY yang dikisahkan dalam buku tersebut. "Buku tersebut bagus namun kenapa hanya Presiden SBY saja yang ditulis bukan presiden lainnya? Buku ini tidak sesuai dengan peruntukannya dan akan sangat
berpotensi menjadi polemik di masyarakat," protesnya.
Ia berharap Mendiknas memahami kepentingan pendidikan di atas kepentingan apapun. Termasuk angan-angan politis dibalik pembagian buku tersebut. "Kemendiknas harus bisa melihat kepentingan pendidikan nasional harus diutamakan. Jangan menyusupkan kepentingan politik dalam dunia pendidikan kita," tandasnya. (van/ape) (detikNews)
Jum'at, 28 Januari 2011
