Sikap Kami
Berjalan lebih dari setahun, drama kasus Bibit-Chandra akhirnya Senin (25/10) menuju titik akhir. Kejaksaan memilih opsi pengesampingan (deponering) perkara ini. Dengan diambilnya keputusan deponeering ini, dua pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, kini secara legal nasibnya terkatung-katung,
Seluruh keperkasaan dan kewibawaan hukum Republik Indonesia mulai hari ini harus memaklumatkan kepada dunia bahwa hukum telah mati. Mati karena dipaksa bersujud dan menyembah kepada superman mahaperkasa bernama Gayus Tambunan.
Redaksi Iklan Pemasaran : Komplek Ruko Stadion Brawijaya Jl. Ahmad Yani D-6 Kediri
Telp.(0354)-7000500 Fax. 0354 – 692543 E-mail : redaksi@majalahbuser.com
copyright . 2011 @ majalahbuser.com
Opini
Friend Link
Redaksi Iklan Pemasaran : Komplek Ruko Stadion Brawijaya Jl. Ahmad Yani D-6 Kediri
Telp.(0354)-7000500 Fax. 0354 – 692543 E-mail : redaksi@majalahbuser.com
copyright . 2011 @ majalahbuser.com
Masih Banyak Pemda Belum Becus Bikin Laporan Keuangan
Jakarta - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan sampai saat ini masih banyak pemerintah daerah (Pemda) yang belum bisa membuat laporan keuangan layak karena tidak memiliki tenaga akuntan yang terampil dan ahli. "Pemda belum bisa membuat laporan keuangan yang layak," ujar Deputi Bidang Investigasi BPKP Suradji di kantornya, Jalan Pramuka, Jakarta, Kamis (27/1/2011).
Suradji menilai pemerintah telah menugaskan BPKP untuk melakukan pendampingan kepada Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan. Untuk melaksanakan tugas ini, BPKP dibebankan tugas membuat laporan keuangan K/L memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) paling lambat 2012
Sementara untuk laporan keuangan Pemda, BPKP diberikan batas waktu untuk memperoleh opini WTP hingga 2014.
"Dan itu tugas BPKP yang tidak ringan dan memerlukan waktu," keluhnya.
Suradji mengungkapkan dalam proses pendampingan yang selama ini dilakukan BPKP, Pemda kesulitan memperoleh tenaga akuntan yang bisa membuat laporan keuangan dengan baik. Kondisi itu pula yang membuat masih ada Pemda yang belum bisa membuat Laporan Keuangan.
"Mendapatkan tenaga akuntan di daerah yang bisa membuat laporan keuangan itu sulit sekali," ujarnya.
BPKP menyatakan pertanggungjawaban yang bakal dimintakan dari setiap laporan keuangan Pemda dan K/L terdiri atas perhitungan anggaran, catatan laporan keuangan, neraca, dan kas anggaran.
"Untuk membuat laporan keuangan yang baik harus dimulai dengan investarisasi aset. Untuk melaksanakan ini saja akan sulit," pungkasnya. (nia/dnl) (detikFinance)
Jum'at, 28 Januari 2011
