Berjalan lebih dari setahun, drama kasus Bibit-Chandra akhirnya Senin (25/10) menuju titik akhir. Kejaksaan memilih opsi pengesampingan (deponering) perkara ini. Dengan diambilnya keputusan deponeering ini, dua pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, kini secara legal nasibnya terkatung-katung,

Seluruh keperkasaan dan kewibawaan hukum Republik Indonesia mulai hari ini harus memaklumatkan kepada dunia bahwa hukum telah mati. Mati karena dipaksa bersujud dan menyembah kepada superman mahaperkasa bernama Gayus Tambunan.

Jakarta - Polri telah mengantungi data perusahaan yang diduga menjadi pasien Gayus Tambunan. Harapan muncul untuk penuntasan kasus Gayus. Namun diingatkan perlunya kerjasama antara KPK, Polri, dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum untuk mengungkap kasus itu.

"Jadi semua mesti saling bekerjasama, informasi mesti dibagi. Saya rasa itu yang jelas dari instruksi presiden tadi," kata Ketua Satgas, Kuntoro Mangkusubroto di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (17/1/2011).

Dia menjelaskan, sejak seminggu lalu, Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo sudah mengatakan KPK akan dilibatkan dalam penuntasan kasus Gayus.

"Tapi sekarang ini clear sekali. Presiden mengatakan sebaiknya dilibatkan penuh. Ini sesuatu yang sangat membesarkan hati. Dan bisa dilibatkan sekarang KPK, Satgas, dan PPATK. Yang jelas sekali dan tegas sekali betapa presiden concern dengan masalah ini," urainya.

Dari 151 perusahaan yang datanya dipegang Polri, Kuntoro menjelaskan, perusahaan itu ada yang besar dan juga ada yang kecil. Namun dia mengakui meski agak terlambat, permintaan data perusahaan ini diharapkan bisa mengurai kasus Gayus.

"Banyak aturan yang berhubungan dengan soal itu dengan UU Perpajakan. Tapi kalau dilihat dari kurun waktunya kok rasanya lambat ya," tutupnya. (detikNews)

Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi