Sikap Kami
Berjalan lebih dari setahun, drama kasus Bibit-Chandra akhirnya Senin (25/10) menuju titik akhir. Kejaksaan memilih opsi pengesampingan (deponering) perkara ini. Dengan diambilnya keputusan deponeering ini, dua pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, kini secara legal nasibnya terkatung-katung,
Seluruh keperkasaan dan kewibawaan hukum Republik Indonesia mulai hari ini harus memaklumatkan kepada dunia bahwa hukum telah mati. Mati karena dipaksa bersujud dan menyembah kepada superman mahaperkasa bernama Gayus Tambunan.
Redaksi Iklan Pemasaran : Komplek Ruko Stadion Brawijaya Jl. Ahmad Yani D-6 Kediri
Telp.(0354)-7000500 Fax. 0354 – 692543 E-mail : redaksi@majalahbuser.com
copyright . 2011 @ majalahbuser.com
Opini
Friend Link
Redaksi Iklan Pemasaran : Komplek Ruko Stadion Brawijaya Jl. Ahmad Yani D-6 Kediri
Telp.(0354)-7000500 Fax. 0354 – 692543 E-mail : redaksi@majalahbuser.com
copyright . 2011 @ majalahbuser.com
Jakarta - Para pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) meminta pemerintah maupun PT PLN (Persero) tetap memberikan insentif bagi industri kecil jika pencabutan batas (capping) tarif dasar listrik (TDL) industri tetap dilakukan.
Capping Listrik Dicabut, Pemerintah Harus Beri Insentif Industri Kecil
''Dari pengusaha, kita maunya agar diperpanjang supaya memberi ruang untuk bersiap diri. Kemudian, pemerintah mencarikan solusi dengan misalnya, memberikan insentif bagi industri yang kecil agar tetap di-capping,'' kata Erwin Aksa, selaku ketua HIPMI ketika ditemui sejumlah wartawan, Banjarmasin (22/1/2011).
Erwin mengatakan, Pemerintah dapat memberikan solusi adil berupa memberikan insentif fiskal bagi dunia usaha. Khususnya insentif bagi industri padat karya, skala kecil, kemudian industri yang terkena pengaruh dampak impor jika pencabutan capping tetap diberlakukan.
''Kita tahu ada industri yang bisa menerima harga tarif yang tidak di-capping. Atau begini kongkritnya, kalau capping dicabut, PLN minimal harus lihat industri yang tetap bisa diinsentif tadi,'' tegasnya.
Erwin mengingatkan, jika ingin seperti itu, harus dipilih sektor mana yang masih harus dapat intensif capping itu. Dirinya sendiri menambahkan, bahwa pihak pengusaha tidak ingin beban negara terlalu tinggi, tapi keadilan terhadap industri yang butuh insentif harus diperhatikan pemerintah.
''Negara harus tentukan itu, harus adil, jangan dipukul rata semua sektor dicabut,'' ucapnya. (nrs/ang) (detikFinance)
Minggu, 23 Januari 2011
